Jabatan Sultan Berakhir
”Besok (hari ini) surat pemberitahuan ditandatangani pelaksana tugas sekretaris daerah kemudian langsung kami kirim ke Kementerian Dalam Negeri. Harus ada keputusan dari pusat karena kepala pemerintahan tidak bisa kosong, apalagi gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah,” kata Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DIY Hendar Susilowati, Senin (19/9) di Yogyakarta.
Menurut Hendar, hingga saat ini belum ada landasan hukum yang mengatur tentang perpanjangan masa jabatan gubernur DIY. Meski demikian, keputusan tentang perpanjangan masa jabatan gubernur DIY yang hampir terjadi tiga kali menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.
”Biasanya, pembahasan tentang perpanjangan masa jabatan gubernur DIY sudah dibahas tiga bulan sebelumnya. Tapi, saat ini belum ada keterangan apa pun dari pemerintah pusat. Jika ini dibiarkan, bagaimana nasib pemerintahan Provinsi DIY?” ucapnya.
Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY Haris Sutarto mengatakan, perpanjangan masa jabatan gubernur DIY yang terjadi berulang kali merupakan preseden buruk bagi masyarakat Yogyakarta.
Menurut Haris, Kemendagri telah menciptakan kesan buruk pada dirinya sendiri seolah-olah pemerintah menunjukkan sikap yang mengambang untuk menyelesaikan persoalan. ”Jika ini dibiarkan, kepercayaan masyarakat pada manajemen negara akan berkurang. Apalagi masyarakat DIY sudah terlalu sering dipermainkan seperti ini,” kata Haris.
Menurut Haris, pemerintah harus menunjukkan sikap yang jelas pada nasib Provinsi DIY. Di satu sisi, masyarakat Yogyakarta, legislatif, eksekutif, hingga para pakar sudah sangat aktif membahas dan memperjuangkan keistimewaan Yogyakarta, tetapi di sisi lain pemerintah justru tidak serius.
”Pemerintah dan DPR memang sudah membahas Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta, tetapi tak ada semangat untuk menyelesaikan. Bahkan, berulang kali masyarakat Yogyakarta dipermainkan,” paparnya.
Hendar mengatakan, surat keputusan gubernur tentang masa jabatan tim asistensi RUUK Yogyakarta telah habis bulan Juli lalu karena diperkirakan pembahasan RUUK Yogyakarta oleh DPR selesai pada bulan itu.
Meski demikian, pembahasan RUUK Yogyakarta molor, sementara tim asistensi RUUK Yogyakarta baru belum terbentuk.
Reaksi kecewa atas kebijakan Kemendagri disampaikan sejumlah warga Yogyakarta. Sukirman, seorang PNS di Kabupaten Sleman, meminta DPRD DIY dan partai seharusnya bersikap dan mendorong agar Kemendagri segera merekomendasi ketetapan yang bisa menciptakan kepastian.
”Saya sendiri ragu, apakah Kemendagri tahu persis apa yang akan diputuskannya tentang DIY. Apakah beliau tahu sejarah dan kondisi masyarakat Yogyakarta sebenarnya? Saya ragu,” kata Sukirman.
