Tangkapan ikan semakin sulit

Berharap Ikut Program Transmigrasi Nelayan

Kompas.com - 26/09/2011, 23:16 WIB

TEGAL, KOMPAS.com - Sejumlah nelayan tradisional di Kota Tegal, Jawa Tengah, mengeluh semakin kesulitan mendapatkan ikan.

Hasil tangkapan yang diperoleh tidak mampu untuk menutup biaya perbekalan, sehingga mereka menutuskan tidak melaut sementara waktu.

Para nelayan juga berharap agar pemerintah menyelenggarakan program transmigrasi nelayan, ke daerah-daerah yang hasil tangkapannya masih melimpah.

Agus Sugiyono (40), nelayan di Kelurahan Muarareja, Senin (26/9/2011), mengatakan, saat ini dari sekitar 98 perahu pencari ikan dengan jangka waktu operasi satu hari (one day fishing ) di wilayahnya, hanya sekitar lima hingga 10 yang dijalankan oleh pemiliknya. Selain itu, sekitar 30 perahu pencari rajungan yang beroperasi sekitar lima hari, hampir semuanya tidak dijalankan pemiliknya.

Menurut dia, nelayan memilih tidak melaut, karena hasil tangkapan tidak mencukupi untuk menutup biaya perbekalan. Angin di laut sangat besar, sehingga menyulitkan mereka dalam mencari ikan.

Ombak juga tinggi, sekitar dua meter, kata Karyono (46), nelayan tradisional lainnya. Hampir sebulan terakhir, ia memilih tidak menjalankan perahunya. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ia hanya me ngandalkan penghasilan isterinya sebagai pedagang ikan.

Tobari (36), nelayan lainnya mengatakan, kondisi ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. "Biasanya pada bulan Agustus hingga September, hasil tangkapan melimpah. Sekarang cuaca sulit diprediksi," katanya.  

 

Transmigrasi

Selain itu ia mengakui, hasil tangkapan di laut Jawa, dari waktu ke waktu memang semakin berkurang. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah menyelenggarakan program transmigrasi bagi nelayan dan keluarganya.

Daerah tujuan transmigrasi yang masih potensial, antara lain Merauke, Papua. "Potensi ikan di sana sangat banyak, sehari kalau mau mencari uang Rp 2 juta juga bisa," kata Tobari, yang pernah bekerja di wilayah Merauke selama enam tahun.

Dalam program tersebut, pemerintah harus memberikan fasilitas transportasi gratis, serta jaminan modal dan tempat tinggal. Selama ini, nelayan memilih tetap berada di lingkungan nya, dan tidak berani bermigrasi ke luar daerah, karena terkendala biaya dan modal.

Tokoh nelayan Muarareja yang juga Ketua Badan Pengawas KUD Karya Mina Kota Tegal, Tambari Gustam, mengatakan, transmigrasi atau relokasi nelayan bisa menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan pendapatan nelayan. Saat ini, penghasilan nelayan di laut Jawa memang semakin berkurang, karena hasil tangkapan semakin sedikit.

Meskipun demikian dalam program tersebut, pemerintah harus memberikan jaminan keamanan, biaya transportasi, perumahan, dan modal usaha, seperti perahu.

"Beberapa daerah yang masih potensial untuk relokasi atau transmigrasi nelayan, antara lain Kalimantan, Bawean, dan Riau. Kalau tidak ada jaminan, banyak nelayan yang tidak mau," ujarnya.

Ia juga tidak setuju dengan pemberian bantuan kapal besar oleh pemerintah kepada nelayan. Aktivitas kapal besar justru akan menghabiskan ikan di laut, sehingga semakin memperparah nasib nelayan tradisional.

 

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau