Kemendagri Dalami Potensi Pelanggaran Bansos Banten

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri melakukan kajian terhadap regulasi kebijakan dana hibah dan bantuan sosial di Provinsi Banten, yang dipimpin Gubernur Ratu Atut Choisyah. Hal itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Donny Moenek di Jakarta, Rabu (4/10/2011).

"Kita melakukan kajian apakah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku baik dari segi efektifitas maupun efisiensi," ujar Donny.

Jika ditemukan potensi pelanggaran, terbuka kemungkinan Kemendagri akan melakukan investigasi atau audit investigasi terhadap penyaluran APBD senilai Rp 391 miliar untuk hibah dan bansos kepada lebih dari 300 lembaga itu. Donny juga mengatakan, pihaknya telah menerima laporan soal dugaan pelanggaran pengelolaan dana hibah dan bansos di Banten.

Namun, Kemendagri belum mengirimkan surat secara resmi kepada Gubernur Banten Ratu Atut terkait hal tersebut.

"Karena proses evaluasi APBD kan masih berlangsung. Kita melakukan evaluasi tiga kali, evaluasi RAPBD, RAPBD induk dan RAPBD perubahan, dan pertanggung jawaban pengelolaan APBD," ujarnya.

Jika terbukti adanya pelanggaran dalam pengelolaan hibah dan bansos itu, Kemendagri tak segan mencoret program hibah dan bansos dari APBD.

"Pasti ada koreksi. Koreksi kita kan dalam evaluasi APBD Banten bahwa Kemendagri berhak mencoret," kata Donny.

Seperti diberitakan sebelumnya, Indonesia Corruption Watch bersama Aliansi Independen Peduli Publik (AIPP) melaporkan dugaan penyelewenangan dalam pengelolaan bantuan sosial dan hibah di Provinsi Banten ke Komisi Pemberantasan Korupsi.