SBY: Jangan Menjadi Beban Presiden

BOGOR, KOMPAS.com — Struktur kabinet dalam perombakan (reshuffle) yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kali ini dipastikan akan bertambah gemuk. Hingga Kamis (13/10/2011), paling tidak ada penambahan tiga wakil menteri baru dan penggantian satu wakil menteri.

Presiden, kemarin, memanggil para calon wakil menteri ke kediaman pribadinya di Puri Indah Cikeas, Bogor. Mereka adalah mantan Duta Besar RI untuk Singapura Wardana, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Ali Ghufron Mukti, dan Direktur Jenderal Pemasaran Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Sapta Nirwandar.

Wardana, yang kini menjabat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Luar Negeri, diproyeksi menjadi Wakil Menteri Luar Negeri menggantikan Triyono Wibowo. Ghufron akan menjabat Wakil Menteri Kesehatan dan Sapta akan menjabat Wakil Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyatakan, masih ada satu calon wakil menteri yang hari itu berhalangan ketika dipanggil Presiden karena masih di luar negeri. Namun, Julian enggan menyebutkan nama calon tersebut dan kementeriannya.

Proses perombakan tersebut belum tuntas. Setelah bertemu Presiden Yudhoyono sekitar empat jam di kediaman Presiden di Puri Indah Cikeas, para ketua umum partai politik koalisi menyatakan pembahasan nama menteri akan menunggu undangan Presiden.

”Tadi membahas hal-hal prinsipiil. Ini nanti masih akan berlanjut. Seperti ditegaskan Presiden, kalau menyangkut nama personal kabinet yang berasal dari parpol, Presiden akan melanjutkan konsultasi dengan para pemimpin partai,” kata Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq mengatakan, dalam pertemuan tersebut, tidak disebutkan partai mana yang menterinya akan terkena perombakan, demikian juga tidak disebutkan nama orang.

”Kami memberikan masukan atas pertimbangan yang diperlukan, membangun Indonesia secara baik. Kami mengatakan bahwa tantangan ke depan negeri ini besar. Ada faktor internasional dan domestik,” tuturnya.

Presiden mengundang enam ketua umum partai koalisi. Selain Anas dan Luthfi Hasan, pemimpin partai yang diundang adalah Aburizal Bakrie (Partai Golkar), Hatta Rajasa (Partai Amanat Nasional), Suryadharma Ali (Partai Persatuan Pembangunan), dan Muhaimin Iskandar (Partai Kebangkitan Bangsa). Wakil Presiden Boediono juga hadir.

Dalam jumpa pers, Presiden menyatakan, perombakan kali ini diharapkan akan membuat kabinet di masa mendatang lebih solid sehingga tidak diperlukan perombakan di masa mendatang.

Jangan jadi beban

Saat pertemuan, menurut Presiden, para ketua umum partai memberikan masukan. Masukan itu, antara lain, setelah reshuffle dilaksanakan, penggunaan APBN harus betul-betul tepat. Diperlukan kebersamaan antara pemerintah dan berbagai pihak untuk bekerja sama demi kepentingan rakyat sehingga kebijakan penganggaran tepat sasaran dan sesuai momentum.

Selain itu, para menteri mesti benar-benar bertanggung jawab, lebih fokus pada pekerjaannya. ”Jangan menjadi beban pemerintah, jangan menjadi beban Presiden,” ucap Yudhoyono.

Kabinet yang terbentuk setelah perombakan juga harus menjadi kabinet kerja. ”Meski ada beberapa menteri dari parpol, semua mengharapkan representasi parpol itu memiliki kapabilitas dan juga rekam jejak yang baik sehingga rakyat bisa percaya bahwa para menteri bekerja baik,” kata Presiden.

Mengenai penambahan wakil menteri, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa mengatakan, hal itu merupakan terobosan dan solusi untuk meningkatkan kinerja kementerian. ”Itu terobosan untuk mengatasi beberapa hal yang tidak bisa hanya dipenuhi oleh seorang menteri, apalagi kalau menterinya itu datang dari partai politik, datang dari suatu dunia yang memiliki keterkaitan langsung dengan posisi di kementerian itu,” katanya.

Terkait kritik bahwa kabinet menjadi semakin gemuk dan tidak efisien, menurut Daniel, setiap usaha selalu ada ongkos yang harus dibayar. ”Kita tahu tidak dapat dibandingkan antara hasil besar yang kami harapkan dengan hanya menambahkan seorang wakil menteri, apalagi dalam undang-undang hal itu dibenarkan,” katanya.

Menurut peneliti senior pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, penambahan jumlah wakil menteri tidak akan membuat kinerja pemerintahan lebih efisien. Langkah itu justru bisa membuat gemuk tubuh kabinet yang sudah gemuk sehingga kinerjanya menjadi lebih lamban.

Ia mengatakan, keberadaan wakil menteri dimungkinkan sebagaimana diatur dalam UU Kementerian Negara. Namun, pengisian jabatan itu harus sesuai kebutuhan, terutama ketika kementerian tersebut dinilai punya banyak beban kerja. Jika bebannya normal saja, semestinya seorang menteri sudah bisa bekerja dengan dibantu para pejabat eselon I yang menduduki posisi direktur jenderal atau sekretaris jenderal. ”Jika ada wakil menteri, lalu apa yang ditangani oleh para direktur jenderal?” katanya.

Secara terpisah, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Bahtiar Effendy menilai, penambahan wakil-wakil menteri itu wajar.

Dia mengakui, penambahan wakil menteri tidak serta-merta bisa menyelesaikan, tetapi mungkin bisa mengurai masalah. Syaratnya, wakil menteri itu harus diberi tugas yang jelas, rinci, dan benar-benar bisa membantu menteri, misalnya untuk melancarkan proses administrasi birokrasi dan hubungan dengan kementerian lain.

(NTA/IAM/WHY/DIK/ANO/BIL/NWO/ATO)