PKS: Koalisi atau Oposisi Sama Saja

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta enggan berkomentar mengenai wacana PKS akan keluar dari koalisi jika ada menteri asal PKS yang di-reshuffle oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Anis, sepanjang Presiden SBY belum memberikan kepastian maka reshuffle tersebut hanya sebatas rumor.

"Belum, kita baru membicarakan di sini. Opsi-opsinya masih banyak yang kita pikirkan, dan belum tentu reshuffle jadi kan. Selama belum ada pelantikan, tidak ada reshuffle itu," ujar Anis di sela-sela acara Rapimnas PKS, di Hotel Sahid, Jakarta, Jumat (14/10/2011).

Presiden SBY, pada Kamis (13/10/2011) kemarin, mengundang enam ketua umum partai koalisi, salah satunya Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq, ke kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Pemanggilan para pemimpin partai politik ini terkait dengan rencana Presiden melakukan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II.

Menurut Anis, ia tidak mengetahui secara detail apakah dalam pertemuan tersebut melakukan pembicaraan mengenai adanya kader PKS yang di-reshuffle.

"Sekarang kan semua berandai-andai soal wacana itu. Kalau kata nabi, andai-andai itu jangan bilang kalau itu dari setan. Dan, kita punya dua pengalaman jadi oposisi dan koalisi, dan itu menurut kita relatif sama saja," kata Wakil Ketua DPR ini.

Sebelumnya, Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, PKS belum mengambil sikap mengenai reshuffle lantaran belum ada kepastian dari Presiden. Namun, kata dia, sejumlah pendapat sudah disampaikan kader menyikapi rencana Presiden. Salah satu pendapat itu adalah keluar dari koalisi jika ada satu menteri asal PKS yang di-reshuffle.

"Ada 10 orang, ada 10 pendapat itu biasa saja. Namun, kebijakan politik di PKS itu diambil oleh Majelis Syuro. Terkait penempatan menteri di pemerintahan, terkait posisi koalisi keputusannya di Majelis Syuro," kata Mahfudz.