Mendiknas Punya Dua Wakil
Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Musliar Kasim diangkat sebagai Wakil Menteri Pendidikan Nasional Bidang Pendidikan. Jumat (14/10), ia menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kediaman Yudhoyono di Puri Indah Cikeas, Bogor, Jawa Barat, untuk memenuhi panggilan.
”Saya bertemu Presiden untuk membantu beliau menjadi Wakil Menteri Pendidikan Nasional di Bidang Pendidikan,” ujar Musliar seusai bertemu Presiden. Sebelum menjabat Irjen Kemdiknas, ia bertugas sebagai Rektor Universitas Andalas, Padang.
Staf Khusus Presiden Bidang Informasi dan Komunikasi Heru Lelono mengatakan, Kemdiknas dibuat memiliki dua bidang, yaitu kebudayaan dan pendidikan, karena tugas kementerian itu tidak hanya mengurusi pendidikan, tetapi juga berkaitan dengan kebudayaan, pembentukan karakter warga negara.
Kemdiknas saat ini dipimpin oleh Mohammad Nuh dengan hanya didampingi satu wakil menteri, yakni Fasli Jalal.
Semalam, Presiden memanggil Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh serta Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik.
Nuh tiba sekitar pukul 19.45, sedangkan Jero Wacik datang di kediaman Presiden sekitar tujuh menit kemudian. Nuh memasuki halaman kediaman Presiden dengan menggunakan pakaian batik. Ia berjalan melintasi halaman sambil tersenyum dan melambaikan tangan kepada wartawan. Nuh tidak menyampaikan keterangan apa pun.
Sekitar pukul 20.45, Nuh dan Jero belum keluar dan wartawan diminta meninggalkan halaman rumah Presiden.
Hingga wartawan meninggalkan kediaman Presiden, Wakil Presiden Boediono masih berada di dalam rumah Presiden.
Sebelumnya, Presiden menyatakan, tidak semua menteri yang dipanggil ke kediaman pribadinya di Cikeas terkait dengan urusan reshuffle. Bisa saja menteri dipanggil karena urusan kementerian yang harus dibahas bersama Presiden.
Kamis lalu, Presiden Yudhoyono memanggil tiga calon wakil menteri. Mereka adalah Wardana, Ali Ghufron Mukti, dan Sapta Nirwandar, yang masing-masing diminta menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Kesehatan, serta Wakil Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.
Kemarin, di kediaman pribadi Presiden, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa menyatakan, penambahan wakil menteri dalam reshuffle tidak akan membuat kabinet bertambah gemuk karena wakil menteri sepenuhnya pejabat karier yang memang sudah berada di birokrasi pemerintah.
”Penambahan tiga wakil menteri baru tidak berimplikasi pada jumlah atau ukuran pegawai negeri. Mereka semua direkrut dari dalam lingkungan pegawai negeri. Mereka juga kaum profesional yang berkarier di birokrasi pemerintahan,” kata Daniel.
Ia menegaskan, keberadaan wakil menteri diakui undang-undang. ”Istilah menjadi tambah gemuk sangat tak relevan,” kata Daniel.
Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan, keberadaan Wakil Menlu sangat dibutuhkan karena Kementerian Luar Negeri memiliki karakter khas. Tugas yang dia emban sebagai Menlu membuatnya sering menjalankan tugas atau mengikuti kegiatan di luar negeri.
”Minimal (dengan adanya Wakil Menlu) bisa saling mengisi seandainya Menlu sedang ke luar negeri sehingga tugas-tugas (di Kemlu) tidak terkesampingkan,” katanya.
Daniel juga membantah anggapan bahwa dalam reshuffle sekarang Presiden tersandera, terdikte, dan terikat oleh partai koalisi pendukung pemerintah.
Jumat kemarin, Presiden juga mengisyaratkan, penataan atau reshuffle tidak hanya dilakukan di lingkungan kementerian, tetapi juga menyentuh lembaga nonkementerian dan badan usaha milik negara (BUMN).
”Meskipun konsentrasi saya tiga hari terakhir pada penataan kabinet, yang nantinya juga akan ada penataan lembaga-lembaga pemerintah nonkementerian dan penataan BUMN secara sungguh-sungguh, tugas-tugas lain juga harus kita laksanakan,” ujarnya.
Seusai pertemuan dengan Presiden di Cikeas, Kamis malam, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq mengatakan, pimpinan partai politik koalisi pendukung pemerintah belum diberi tahu oleh Presiden mengenai nama-nama menteri dari partai pendukung yang akan diganti atau digeser.
J Kristiadi dari Centre for Strategic and International Studies, kemarin, mengatakan, perombakan kabinet kali ini tidak dapat diharapkan banyak akan meningkatkan kinerja pemerintah. Pasalnya, perombakan kabinet dilakukan tanpa visi dan kriteria mendasar serta hanya untuk menjaga keharmonisan kekuasaan untuk kepentingan menghadapi Pemilu 2014.
Kondisi ini, menurut Kristiadi, terlihat dari semakin banyaknya jabatan untuk wakil menteri.
