KRL Maju Perlahan

Kompas.com - 17/10/2011, 02:35 WIB

Jakarta, Kompas - Pengembangan KRL Jabodetabek tidak bisa dilakukan cepat karena menyangkut komitmen banyak pihak. Sejauh ini, baru PT Kereta Api Indonesia yang memberikan langkah-langkah perbaikan menuju pengangkutan 1,5 juta penumpang per hari pada tahun 2018.

Saat ini, KRL Jabodetabek baru mengangkut sekitar 400.000 penumpang per hari.

Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan, Jumat (14/10), merencanakan pengembangan KRL Jabodetabek hingga tahun 2018. Rencana itu meliputi penambahan 1.000-1.200 kereta; pengembangan Balai Yasa Manggarai, penambahan depo KRL, dan pembangunan stabling (tempat penyimpanan) kereta; penggantian rel; pembenahan emplasemen stasiun; pekerjaan sinyal, telekomunikasi, dan listrik aliran atas; pembangunan lima stasiun baru; pembangunan areal park and ride; perpanjangan peron 50 stasiun; serta sistem kontrol kereta. ”Semua dikerjakan PT KAI dengan anggaran sekitar Rp 4,4 triliun,” ujar Jonan.

Jonan mengatakan, pengembangan KRL tidak bisa selesai dalam 1-2 tahun. Dia mencontohkan, penambahan kereta commuter line masih bergantung pada ketersediaan kereta bekas dari Jepang.

PT KAI mengutamakan pembelian kereta bekas dari Jepang karena kualitasnya baik dan tidak sering mogok.

Perlintasan

Namun, penambahan kereta bukanlah satu-satunya solusi untuk meningkatkan jumlah penumpang. Persoalan lain yang menyangkut perjalanan kereta juga perlu diselesaikan, seperti ketersediaan listrik dan perlintasan sebidang.

Persoalan kelistrikan akan mulai teratasi pekan ini seiring dengan dimulainya pekerjaan pembangunan gardu listrik aliran atas oleh Kementerian Perhubungan.

Namun, perlintasan sebidang masih jadi masalah. Di jalur KRL Jabodetabek, ada 24 titik perlintasan sebidang yang krusial untuk diselesaikan. Dari jumlah itu, 16 titik berada di DKI Jakarta.

Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Bogor Suharto menyampaikan, ada tim yang membahas pembangunan underpass atau flyover bersama daerah lain di Jabodetabek. Namun, untuk pembiayaan, dia mengakui, pemerintah kota mengalami kesulitan karena besarnya dana yang dibutuhkan.

Jonan mengatakan, pihaknya belum berencana membangun rel layang untuk mengatasi perlintasan sebidang. Kalaupun rel layang dibutuhkan, pendanaannya harus bersumber dari APBN.

”Biayanya sangat besar. Untuk 1 kilometer rel layang dibutuhkan biaya Rp 150 miliar-Rp 200 miliar,” ujar Jonan.

Ia menambahkan, pengembangan KRL Jabodetabek perlu juga didukung dengan peraturan presiden agar lebih lancar.

Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengatakan siap membantu revitalisasi KRL sesuai dengan tugas dan pokok pemerintah daerah, antara lain menyediakan rambu dan menambah akses transportasi dari jalan utama ke stasiun kereta api. (ART/GAL/PIN)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau