Sersan Gilad Shalit
TRIAS KUNCAHYONO
Alon Pinkas, diplomat Israel dalam artikelnya di Foreign Affairs
Namun, lain lagi komentar Daniel Gordis, Presiden Shalem Foundation di Jerusalem, juga dalam artikelnya di Foreign Affairs, Senin. Gordis menulis, tak seorang pun di Israel menyebut kesepakatan pembebasan Gilad Shalit adalah kesepakatan baik. Bahkan, ia menyebut kesepakatan itu mengerikan.
Mengapa kedua orang ini berkomentar sinis terhadap kesepakatan yang dibuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu? Netanyahu bersepakat dengan Hamas bahwa pembebasan Sersan Gilad Shalit yang ditahan Hamas sejak tahun 2006 ditukar dengan pembebasan 1.027 orang Palestina yang ditahan Israel.
Satu orang ditukar 1.027 orang! Begitu berharganya Shalit, padahal ia seorang tentara biasa. Ketika Shalit ditangkap pada 26 Juni 2006, ia baru berpangkat kopral dan berusia 19 tahun atau baru lulus SMA dan baru setahun bergabung dengan Tentara Pertahanan Israel. Saat itu Shalit, yang berkewarganegaraan ganda Israel dan Perancis, bertugas sebagai penembak di tank yang beroperasi di sepanjang perbatasan Israel Jalur Gaza.
Selama lima tahun, Israel berusaha membebaskan Shalit dengan berbagai cara, tetapi selalu gagal. Bahkan, penahanan Shalit ini turut memicu serangan Israel ke Jalur Gaza pada akhir 2008.
Satu hal pasti, penangkapan dan penahanan Shalit saat bertugas adalah kegagalan Tentara Pertahanan Israel (IDF). Kegagalan pembebasan selama lima tahun juga merupakan kegagalan IDF dan intelijen Israel. Karena itu, ketika Netanyahu sepakat menukar Shalit dengan 1.027 orang Palestina, mayoritas rakyat mendukung. Keputusan Netanyahu juga didukung kabinet walau orang-orang yang dibebaskan adalah mereka yang dianggap membahayakan Israel.
Gordis menduga, Netanyahu dan rakyat Israel memilih kembali kepada akar mereka, menghidupkan prinsip ideologi Israel masa lalu: kami tak akan membiarkan anak-anak kami sendirian di padang! Apa pun dilakukan untuk kembalinya ”si anak hilang” itu.
Prinsip itu menjadi sangat penting artinya melihat perkembangan kawasan Timur Tengah setelah ”Arab Spring” dan juga perkembangan posisi Israel di panggung internasional setelah Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas meminta pengakuan negara Palestina merdeka PBB.
Sebelum ”Arab Spring”, Israel menikmati hubungan baik dengan Mesir, Jordania, dan Turki. Wilayah perbatasan dengan Suriah pun aman sehingga Israel bisa memfokuskan perhatian kepada Hamas, Hezbollah, dan Iran. Namun, tumbangnya Hosni Mubarak dari posisi presiden memunculkan perkembangan baru di Mesir yang kurang menguntungkan Israel. Jordania pun goyah, juga Suriah. Hubungannya dengan Turki juga terganggu.
Perkembangan itu membuat ”prinsip ideologi Israel kuno” itu menjadi penting, yakni memastikan seluruh rakyat Israel—yang ikut wajib militer—bahwa negara dan tentara akan melindungi seluruh pasukan. Apa pun yang terjadi, mereka tetap dibawa pulang. Negara tidak akan membiarkan tentaranya tertangkap musuh dan dibiarkan saja nasibnya.
Pidato Abbas di PBB membuat Israel harus berpikir ulang untuk tidak menggantungkan kepercayaan kepada Fatah tetapi Hamas, yang semula dianggap sebagai teroris dan tidak akan diajak berunding. Sekarang Hamas pun harus diperhatikan. Dengan berbaik hati dengan Hamas, diharapkan Fatah yang memiliki hubungan kurang baik dengan Hamas akan berpikir ulang. Harapannya, langkah Netanyahu ini akan menghentikan langkah Abbas yang terus berjuang mencari dukungan.
Shalit adalah kunci, meski barangkali Hamas semakin kuat dengan bertambahnya lebih dari 1.000 pejuang.
