Martini Tertohok Krisis Eropa

Kulon Progo, DI Yogyakarta, jauh dari Yunani dan Eropa. Namun, krisis keuangan di kawasan Uni Eropa langsung menohok usaha kerajinan sandal Ny Martini (39).

Ibu satu anak yang pernah menjadi pembantu rumah tangga, penjual sayur, dan menjadi buruh penyulam tas itu kini menjadi eksportir kerajinan, terutama bagian atas sandal (upper).

Negeri tujuan ekspornya adalah Italia, Perancis, dan Spanyol. Kiriman ke Italia berjalan rutin, besarnya 10.000-250.000 pasang. Kiriman ke dua negara lain tergantung dari pesanan. Kiriman terakhir ke Perancis pada akhir Agustus 2011.

”Biasanya setelah (barang) dikirim, saya menunggu dua bulan untuk menerima pesanan baru. Kira-kira November nanti saya harap ada pesanan lain,” kata Martini penuh harap ketika dihubungi di rumahnya di Kulon Progo, Kamis kemarin.

Martini tahu Eropa sedang dilanda krisis keuangan dan bahkan mulai memasuki resesi. Spanyol dan Italia adalah dua negara yang disebut-sebut pemerintahnya kesulitan membayar utang.

Dia menyadari daya beli Eropa akan ikut turun karena krisis keuangan tersebut. Oleh karena itu, dia berusaha membuka pasar baru ke Australia dan ke pasar lokal di Jakarta. Dia tak mau menyerah meski mungkin upaya itu agak terlambat karena Eropa memasuki masa perburukan ekonomi.

”Saya sangat membutuhkan bantuan pemasaran. Saya butuh pemasar andal. Saya pernah memercayakan kepada beberapa orang untuk memasarkan ke Jakarta, tetapi hasilnya tak memuaskan karena tidak terfokus,” kata Martini.

Di Perkampungan Industri Kecil Cakung, Jakarta Timur, Tasidi (59) mengalami persoalan berbeda. Pengusaha pakaian olahraga ini harus bersaing dengan produk sejenis buatan China yang membanjiri pasar dengan harga lebih murah. Upaya mendapatkan kredit usaha rakyat dia lakukan untuk bertahan, tetapi tak seindah yang sering dipidatokan pejabat. Meski sudah membawa persyaratan lengkap, permintaan kreditnya tak dikabulkan bank. Dia bisa bertahan karena pinjaman Rp 2 juta dari saudaranya.

Beri dukungan

Martini dan Tasidi adalah pengusaha kecil dan menengah. Mereka terkena dampak ketakadilan sistem keuangan global yang menguntungkan 1 persen orang dan membuat 99 persen orang lain tak berdaya.

Ketakadilan ini pula yang mengilhami gerakan Occupy Wall Street yang kemudian menjadi gerakan global. Hingga pekan ini warga di sekurangnya 900 kota dunia memprotes ketakadilan sistem yang menguntungkan keserakahan korporasi.

Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional mengingatkan, ekspor Indonesia ke Eropa dan AS akan terpengaruh. Saat ini, kontribusi ekspor ke Eropa 8,6 persen dan ke AS 9,1 persen terhadap total ekspor Indonesia.

Keluhan pebisnis kecil seperti Martini dan Tasidi mendapat dukungan Direktur Eksekutif Econit Hendri Saparini. Dia meminta pemerintah meniru China yang memberikan sokongan maksimal bagi usaha kecil meski keadaan semakin sulit.

Pada tahun 2008, saat krisis keuangan global muncul dari AS, China berusaha mempertahankan kapasitas produksi industri mereka. Caranya, mereka memberikan fasilitas kredit khusus untuk importir di negara-negara Asia, seperti Indonesia, Filipina, dan Korea Selatan, agar tetap mengimpor barang China. Langkah itu dilakukan agar tidak ada lonjakan penganggur di dalam negeri.

Dengan langkah-langkah China itu, Indonesia perlu mengantisipasi kemungkinan dampak membanjirnya produk China terhadap keberlanjutan industri domestik. Apalagi, ekspor produk dari China ke AS dan Eropa akan menciut akibat krisis keuangan tahun 2011, sementara pada saat sama produksi tetap tinggi. Upaya Pemerintah China melalui pembangunan lima tahun mendorong konsumsi dalam negeri sebagai lokomotif pembangunan belum akan terasa pengaruhnya pada ekspor China dalam waktu dekat.

”Ini harus diwaspadai. Pemerintah harus punya strategi perlindungan industri dalam negeri. Seberapa jauh Indonesia mampu mengambil manfaat dari kebijakan ekspor China itu. Bangun industri yang menghasilkan produk ’antara’, misalnya pengolahan mur, mengolah pelat baja untuk industri mobil, pengolahan timah, atau membuka pabrik kancing untuk mendukung industri kemeja atau garmen. Ini akan menumbuhkan industri barang bermerek Indonesia. Ini yang dilakukan China,” tuturnya.

Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri Kementerian Koordinator Perekonomian Edy Putra Irawadi mengungkapkan, perlindungan atas produk Indonesia sebenarnya sudah dibuat melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dengan aturan ini, semua kementerian dan lembaga hingga badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah wajib menggunakan produk Indonesia. Namun, pelaksanaannya patut dipertanyakan.

”Sekarang tinggal pelaksanaannya. Saya kira perlu audit khusus Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk mengetahui sejauh apa pelaksanaan inpres ini,” ujarnya.

Pada saat sama, Kementerian Perdagangan harus mulai memperkuat edukasi masyarakat bahwa produk Indonesia sebenarnya tidak lebih jelek dari produk impor. ”Banyak label yang sudah memperhatikan konten sehingga tidak hanya murah, tetapi juga menang pada kualitas produknya,” tutur Edy.(OIN/HAR/NMP)