DPRD DKI Pertanyakan Anggaran Pemilukada 2012

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta dijadwalkan berlangsung pada 11 Juli 2012. Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI mempertanyakan alokasi anggaran pelaksanaan Pemilukada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2012.

"Jika tidak salah, pada APBD tahun 2011 sebagian kecil biaya persiapan Pemilukada telah teralokasikan," kata Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Maman Firmansyah, di Jakarta, Selasa (25/10/2011).

Sedangkan untuk mayoritas biaya pelaksanaan, lanjutnya, pihaknya belum menemukan alokasi anggaran untuk Pemilukada tahun 2012 nanti. Menurutnya, alokasi anggaran Pemilukada ini penting untuk dipertegas.

"Jadi, di mana dan berapa anggaran anggaran Pemilukada? Ini harus diperjelas," kata Maman.

Pentingnya alokasi ini untuk mengantisipasi jika terjadi sengketa hasil Pemilukada. Misalnya saja Mahkamah Konstitusi memutuskan Pemilukada harus dilakukan pemungutan suara ulang. Hal ini tentu butuh biaya lagi.

"Jangan sampai alokasi dana tersebut tidak ada atau sudah habis dalam nomenklatur APBD 2012 seperti yang terjadi di salah satu provinsi yang ada di Indonesia ini," tuturnya.

Anggota DPRD DKI dari Partai Demokrat, Nawawi, mengungkapkan, momentum Pemilukada selalu berpotensi terjadi konflik. Karena itu, harus dipastikan anggaran yang dialokasikan digunakan juga untuk pelaksanaan program yang bermuara meminimalisasi potensi konflik jelang, saat dan setelah Pemilukada.

"Partisipasi masyarakat dalam proses Pemilukada juga harus menjadi perhatian serius dari badan yang terkait yaitu Badan Kesbangpol," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI, Juri Ardiantoro, mengajukan anggaran Pemilukada 2012 sebesar Rp. 250 milyar. Pihaknya masih menunggu respon dari Pemerintah Daerah untuk segera membahas anggaran tersebut sebelum dibawa ke DPRD.