"The Song, Not the Singer"

Oleh BUDIARTO SHAMBAZY

Hasil jajak pendapat elektabilitas pilpres oleh tiga lembaga survei beberapa hari silam cuma bermanfaat bagi partai sebagai alat bantu memprakirakan cuaca politik sekarang ini. Hasil itu belum mampu memprediksi apa yang akan terjadi tahun 2014.

Bagi kita, publik, manfaatnya nyaris nihil. Ibaratnya, kita—masyarakat yang ingin pembelajaran serius—hanya mendapatkan suguhan yang mirip happening arts politik belaka.

Betapa tidak! Hasil ketiga jajak pendapat sungguh mengernyitkan dahi karena bisa berbeda 180 derajat. Ambil contoh elektabilitas Megawati Soekarnoputri, yang duduk di peringkat tertinggi di sebuah survei, ternyata terperosok ke papan bawah di survei yang lain.

Bahkan, di sebuah survei nama Megawati tak dimasukkan tanpa alasan yang secara ilmiah tak dapat dipertanggungjawabkan. Akibatnya, ada yang mengolok metodologi survei itu tidak ”menyuguhkan” opini, tetapi ”memaksakan” opini.

Lagi pula ada caveat dalam menilai akurasi dan kredibilitas survei. Secanggih apa pun hasil survei, hasil itu tak akan membuktikan apa pun jika pelaksanaan Pilpres 2014 amburadul seperti Pilpres 2009.

Pernyataan ini penting dipahami karena hasil Pilpres 2009—juga Pemilu 2009—disengketakan di Mahkamah Konstitusi. Meski Mahkamah Konstitusi belum menjatuhkan vonis, legitimasi Pemilu-Pilpres 2009 jadi tanda tanya besar karena penyidikan skandal Century belum tuntas dan sudah ada pula Panja Mafia Kursi.

Alhasil, sekalipun survei dilakukan secara reguler, itu cuma jadi menu tambahan agar pesta demokrasi tampak meriah.

Tentu bukan hanya surveyors yang bertanggung jawab atas anomali ini, yang dipilih dan yang memilih ikut andil. Mereka dua pihak utama yang dengan sadar menetapkan transaksi yang memperdagangkan suara dengan duit (politik uang).

Uanglah yang merusak politik kita. ”Apel Washington” ataupun ”apel Malang” terbukti jadi faktor paling menentukan dalam pemilihan tingkat apa pun, mulai dari musda sampai pemilu-pilpres.

Terlepas dari kelemahan etika atau metodologi, survei memperlihatkan sejumlah hal menarik yang bersifat antiteori. Dua capres yang ”hilang dari peredaran”, Prabowo Subianto dan Sri Mulyani Indrawati, justru menduduki peringkat atas.

Prabowo sudah lama tak terlihat, tak seperti eks capres dan cawapres 2009 yang sering nongol di media massa. Sri Mulyani sudah sekitar dua tahun di Washington DC bekerja di Bank Dunia.

Namun, setidaknya jejak Prabowo terekam melalui kiprah Gerindra sebagai partai oposisi yang konsisten dengan ideologi ekonomi konstitusi. Citra Prabowo sebagai jenderal tegas merupakan antitesis dari kepemimpinan SBY.

Sri Mulyani menjadi capres papan atas barangkali karena rakyat bersimpati ia jadi korban skandal Century. Andai ia kembali ke Indonesia untuk menjelaskan posisinya dalam skandal Century dan melakukan kerja politik yang terencana, tak ayal lagi ia jadi pilihan menarik tahun 2014.

Capres yang berada dalam posisi menguntungkan adalah Megawati karena setidaknya punya dua opsi untuk menentukan Pilpres 2014. Pertama, Megawati masih bisa mencalonkan diri kembali meski kemungkinan itu masih fifty-fifty.

Kedua, ia berpotensi sebagai the king maker karena potensi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai salah satu partai terbesar. Elektabilitas Megawati tinggi karena pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berwatak loyal dan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu serta didukung kuat berbagai kelompok minoritas.

Jadi, wajar muncul spekulasi apakah Megawati- Prabowo akan kembali berduet tahun 2014? Dan, andai Megawati tak mencalonkan diri lagi, apakah Prabowo akan dipasangkan dengan cawapres Puan Maharani sebagai penerus dinasti Bung Karno?

Aburizal Bakrie tampil sebagai capres dengan elektabilitas tertinggi di salah satu hasil survei. Sejak dipimpin Jusuf Kalla, Golkar telah memulai tradisi ketua umumnya dicalonkan sebagai presiden—sebuah terobosan bagus.

Akan tetapi, Jusuf Kalla ketika itu mencalonkan diri sebagai presiden dalam posisi menguntungkan karena memangku jabatan RI-2. Ical tidak dalam posisi sebagai pejabat tinggi dan wajar ia ”mencuri start” buru-buru mengumumkan pencalonan.

Beredarnya nama-nama lama sebagai capres dalam 2-3 kali pilpres merupakan fenomena wajar di negara-negara demokratis. Hanya di negeri ini usia capres jadi isu yang menyesatkan.

Padahal, tingkat harapan hidup makin tinggi dan kini di Eropa usia pensiun dipersoalkan karena tingkat produktivitas ternyata tak dibatasi jumlah umur. Harapan kita terhadap tokoh muda dipupuskan oleh korupsi M Nazaruddin.

Sebentar lagi muncul teori-teori usang yang bersifat mencegah/melarang pencapresan seperti kelamin, tingkat pendidikan, dan aneka syarat yang tak dikenal di negara demokratis lainnya. Negeri ini makin hari memang makin aneh.

Kalau mau bersikap realistis, yang akan memenangi Pilpres 2014 adalah orang-orang yang namanya sekarang beredar di ketiga survei itu. Mereka berasal dari partai-partai besar yang terbebani kesalahan masa lalu.

Politik memang perjalanan panjang yang penuh siksaan menuju cita-cita akhir kita jadi bangsa yang merdeka seutuhnya. Kita lebih butuh ”apa” yang mau dikerjakan capres-capres tersebut untuk mencapai cita-cita itu, bukan lagi mempersoalkan ”siapa” mereka sesungguhnya. The song, not the singer!