Bangun Komunikasi Efektif dan Konstruktif
Jakarta, Kompas -
”Jika Aceh bisa damai, mengapa Papua tidak? Saya berkomunikasi langsung dengan para aktivis Papua, termasuk dari kelompok antipemerintah. Terkadang datang rombongan hingga 30 orang dari tokoh masyarakat hingga yang berpandangan anti-Jakarta,” kata Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) Bambang Dharmono, Senin (31/10).
Mantan Panglima Komando Operasi Aceh dan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional itu mengakui, menjalin komunikasi sangat penting untuk mengerti keinginan yang disampaikan masyarakat Papua.
Bambang setuju ada dialog Jakarta-Papua, tetapi formatnya dialog tentang Papua. ”Dialog Jakarta-Papua seperti menggambarkan ada keterpisahan antara Jakarta dan Papua. Integrasi teritorial adalah fakta yang sudah selesai dengan persetujuan 80 negara anggota PBB, ada yang abstain, tetapi tidak ada yang menentang,” ujar Bambang.
Persoalan di Papua adalah masalah integrasi sosial agar warga Papua memiliki kedudukan setara dengan warga negara Indonesia lainnya. Namun, persoalan itu juga terhadang masalah korupsi massal yang terjadi di kalangan elite politik Papua.
Keseriusan pemerintah membangun komunikasi efektif dan konstruktif disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah Velix Wanggai. ”Kita (pemerintah) ingin bangun saling kepercayaan. Jakarta percaya kepada Papua, Papua percaya kepada Jakarta. Kita tidak ingin saling menyalahkan. Ini saatnya membangun komunikasi yang konstruktif dengan masyarakat Papua,” kata Velix Wanggai, Senin.
Menurut Velix, ada berbagai persoalan yang merupakan warisan masa lalu di Papua, baik struktural maupun kultural. Selain kemiskinan, kesenjangan budaya, serta kesenjangan pembangunan antargolongan penduduk dan antarwilayah, Papua juga menghadapi persoalan sosial budaya yang beragam, kondisi geografis yang luas, dan penduduk yang tersebar tidak merata.
Pendekatan pembangunan yang menyeluruh, terintegrasi, dan terpadu menjadi pilihan pemerintah untuk mengatasi persoalan itu. Strategi pembangunan yang dipilih berdimensi kewilayahan melalui kluster-kluster, disesuaikan dengan budaya masyarakat pantai, pegunungan, sungai, dan perbatasan. ”Presiden SBY menyebut
Desain besar pembangunan Papua tersebut diarahkan pada percepatan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di kampung-kampung, yang mencakup pengoptimalan kebijakan penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta percepatan pengembangan transportasi dan infrastruktur.
Disinggung pembentukan UP4B, Velix menyatakan, langkah itu merupakan terobosan untuk mengoreksi langkah-langkah yang selama ini bersifat
Utusan Khusus Presiden untuk Papua Farid Husain, yang juga anggota delegasi pemerintah dalam perundingan yang menghasilkan Nota Kesepahaman (MOU) Helsinki pada 15 Agustus 2005, meyakini, konflik di Papua dapat diselesaikan seperti halnya konflik di Aceh. Namun, penyelesaian konflik di Papua butuh waktu. ”Saya belum bisa membuka (langkah-langkah penyelesaian konflik di Papua). Namun, (konflik Papua) ini bisa selesai dengan cara Aceh meski perlu waktu,” kata Farid.
Menurut Ridha Saleh, Komisioner Komisi Nasional HAM, penyelesaian konflik di Papua dapat diawali dengan menghilangkan pendekatan keamanan.
Sementara itu, menyangkut dana keamanan Freeport yang disetor ke polisi, menurut Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo, hanya dapat diperiksa jika bersumber dari uang negara. ”Kalau bukan termasuk APBN atau APBD, bukan kewenangan BPK,” kata Hadi Poernomo, di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin.
”Terkait informasi aparat terima dana (itu),” kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution di Jakarta, ”Polri siap diaudit, diklarifikasi, dan transparan.”
Polri juga akan minta klarifikasi kepada PT Freeport Indonesia. ”Kami juga belum tahu persis dana untuk apa,” katanya.
