Posisi Suu Kyi Makin Penting

YANGON, SELASA - Pemerintah Myanmar terus berusaha melakukan reformasi dan menerapkan demokrasi. Dalam konteks tertentu, hal itu menguatkan posisi strategis para pejuang demokrasi di negeri itu, terutama tokoh peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi.

Kondisi seperti itu tampak dari sejumlah pertemuan yang digelar antara Pemerintah Myanmar dan Suu Kyi. Pertemuan terbaru, Minggu (30/10), berlangsung antara Suu Kyi dan Menteri Perburuhan Aung Kyi.

Dalam pertemuan keempat kalinya itu, mereka membicarakan sejumlah isu, seperti pemberian amnesti, dialog damai dengan kelompok minoritas bersenjata, serta sejumlah isu ekonomi dan keuangan.

Awal Oktober lalu, Pemerintah Myanmar membebaskan 200 orang dari total sekitar 2.000 tahanan politik. Mereka juga telah mengeluarkan amnesti untuk 6.300 narapidana.

Selain semakin terbuka, pemerintah dan parlemen hasil pemilihan umum 7 November 2010 juga berupaya menghasilkan sejumlah kebijakan baru untuk menguatkan kesan mereka telah berubah.

Beberapa di antaranya seperti membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan belakangan mengeluarkan aturan undang-undang perburuhan yang terbilang progresif lantaran memungkinkan para buruh mogok kerja dan berunjuk rasa.

Tidak cuma itu, dalam beberapa pekan terakhir, parlemen Myanmar juga berupaya mengamandemen aturan UU, yang sebelumnya menghalangi Suu Kyi dan partai politik pendukungnya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), ikut serta dalam pemilu lalu.

Aturan itu berisi larangan bagi para narapidana untuk maju dipilih atau ikut dalam pemilu. Suu Kyi dengan NLD kemudian memboikot pemilu itu.

Pemerintah Myanmar saat ini merasa keterlibatan dan keberadaan Suu Kyi dan NLD dalam parlemen dan pemerintahan hasil pemilu sangat penting lantaran hal itu menjadi salah satu tuntutan negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat, untuk mencabut sanksi yang mereka jatuhkan selama ini.

Kunjungan Marty

Lebih lanjut, seusai melawat selama tiga hari ke Myanmar menemui pemerintah dan kalangan masyarakat sipil di sana, termasuk Suu Kyi, Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa memperlihatkan sikap positifnya.

Marty berkunjung mewakili Pemerintah RI, yang sekaligus juga mengetuai ASEAN tahun 2011. Myanmar sebelumnya pernah mengutarakan keinginannya untuk mengetuai ASEAN tahun 2014 berdasarkan urutan abjad menggantikan Laos (2013).

Myanmar seharusnya menjadi ketua pada tahun 2006, tetapi oleh kesembilan negara anggota ASEAN lain, keketuaan itu ditunda sampai Myanmar melakukan perubahan dan perbaikan signifikan terkait kondisi dalam negerinya.

Menurut Marty, dirinya yakin dan mendapat kesan bahwa perubahan, upaya perbaikan, dan reformasi selama ini di Myanmar tidak akan pernah bisa lagi diubah, apalagi dihentikan.

Namun, Marty tetap mendesak pemimpin Myanmar membebaskan lebih banyak tahanan politik dan memulai langkah rekonsiliasi dengan kelompok etnis minoritas.

”Dari semua orang yang saya temui (pada lawatan tiga harinya itu), kebanyakan dari mereka percaya penetapan Myanmar menjadi ketua ASEAN tahun 2014 justru malah memotivasi sekaligus menciptakan efek pengganda bagi mereka untuk terus melakukan perbaikan lantaran Myanmar dalam posisi itu ditempatkan dalam posisi yang jauh lebih terbuka (di mata dunia),” ujar Marty.

(AP/REUTERS/DWA)