AS Hentikan Dana UNESCO
Kedua negara itu menolak sikap UNESCO yang mengakui Palestina sebagai anggota dalam pemungutan suara, Senin. Palestina menjadi anggota setelah mayoritas anggota UNESCO menyatakan setuju. Palestina didukung 107 suara, dengan 14 suara menolak dan 52 lagi abstain.
Dalam pemungutan suara itu, delegasi Perancis memberi kata ”setuju”, yang disambut tepuk tangan meriah. Penolakan diberikan oleh AS, Israel, Swedia, Belanda, dan Jerman. Adapun sekutu AS, seperti Jepang, Inggris, dan Selandia Baru, abstain.
Jumlah suara pendukung Palestina untuk menjadi anggota UNESCO terbilang melampaui harapan dari 173 negara yang hadir pada pemungutan suara tersebut. Jumlah total anggota UNESCO ada 195 negara.
Seusai pemungutan suara yang menerima mengesahkan keanggotaan Palestina, AS dan Israel meradang. Juru bicara Gedung Putih, Jay Carne, menyebut keputusan UNESCO ”prematur”. UNESCO dituding mengacaukan upaya masyarakat internasional mencapai rencana perdamaian menyeluruh di Timur Tengah.
Carney mengatakan, langkah itu sebagai pengalihan dari usaha memulai kembali negosiasi langsung antara Israel dan Palestina. Pernyataan senada disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Victoria Nuland. Ia menambahkan, AS membatalkan bantuan dana senilai 60 juta dollar atau setara Rp 531 miliar bagi UNESCO yang sedianya dikucurkan pada November ini.
”AS masih tetap berkomitmen dalam keterlibatan multilateral di seluruh sistem PBB. Namun, keanggotaan Palestina di UNESCO memicu pelanggaran legislatif yang menyebabkan AS menghentikan kontribusinya kepada UNESCO,” kata Nuland.
Ia menambahkan, keputusan UNESCO ”disesalkan, prematur, dan merendahkan tujuan bersama kita demi terciptanya perdamaian berkelanjutan di Timur Tengah”.
Kemlu Israel dalam pernyataannya menyebut keputusan itu sebagai langkah sepihak Palestina yang tak akan membawa perubahan di lapangan. Langkah itu justru akan menghapus kemungkinan lebih jauh untuk mencapai kesepakatan perdamaian.
”Israel tidak boleh dipermainkan, dari waktu ke waktu, sebagai parasit Timur Tengah,” kata Menteri Luar Negeri Israel Avigdor Lieberman.
Lieberman, menurut siaran Radio Israel, menambahkan, rakyat Palestina harus membayar atas apa yang mereka kerjakan. Langkah sepihak itu harus menerima balasan yang jelas.
Di UNESCO, AS adalah pemberi bantuan terbanyak di antara negara anggota lainnya, yakni sekitar 22 persen. Direktur Jenderal UNESCO Irina Bokova mengakui, lembaganya memang akan kekurangan dana tanpa dukungan dana dari AS. Meski demikian, kata Bokova, mereka pasti akan dapat mengatasinya.
”Adalah tanggung jawab saya mengatakan bahwa saya prihatin atas tantangan ini, yang dapat mengganggu stabilitas keuangan. Namun, saya yakin ini akan menjadi tanggung jawab semua untuk memastikan UNESCO tak mengalami kesulitan.” kata Bokova.
Di masa lalu, UNESCO juga pernah kesulitan dana, tetapi berhasil mengatasinya. Hal itu terjadi ketika AS di bawah pemerintahan Presiden Ronald Reagan menghentikan bantuan. AS berkontribusi lagi pada era Presiden George W Bush.
UNESCO adalah badan dunia pertama tempat Palestina bergabung setelah Mahmoud Abbas berjuang keras menjadikan negara itu anggota PBB pada 23 September. Otoritas Palestina juga berniat bergabung dengan 16 badan PBB lainnya, seperti diungkap Ibrahim Khraishi, utusan Palestina di PBB.
Palestina percaya pengakuan simbolis yang besar, menjadi anggota UNESCO, akan menjadi awal yang baik. Hal itu akan membantu mereka meraih kesempatan sebagai anggota penuh PBB. Namun, AS dan sekutu dekatnya, Israel, menentang keanggotaan Palestina di UNESCO.
Sekjen PBB Ban Ki-moon menyatakan, hal itu bergantung pada anggota untuk memastikan sistem PBB sebagai dukungan utuh secara politis dan finansial yang konsisten. ”Kita harus mencari solusi taktis memelihara sumber-sumber keuangan UNESCO,” kata Ban Ki-moon. Ia mendorong negosiasi untuk mencari solusi kemelut Timur Tengah.
