Palestina "Ngotot" Mengejar Status
Setelah Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa- Bangsa (UNESCO) menerima Palestina sebagai anggota, sejumlah badan lain PBB dan lembaga antarbangsa menjadi target Palestina. Otoritas negara ini berharap menjadi penandatangan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, kata kepala perutusan Palestina di PBB, Riyad Mansour.
Pendaftaran serupa akan dilanjutkan ke Badan Kekayaan Intelektual Dunia, Muktamar Perdagangan dan Pembangunan, serta Badan Industri PBB, kata Mansour, Kamis, di New York.
Beberapa negara, seperti Inggris, Perancis, dan Kolombia, melalui para diplomatnya menyatakan diri abstain dalam pemungutan suara tentang keanggotaan Palestina di PBB. Keadaan ini jelas menambah tekanan pada Palestina dalam jalan alternatif untuk mendesakkan kasus mereka guna mencapai pengakuan internasional yang lebih besar.
Menurut Mansour, Badan Penerbangan Sipil Antarbangsa, Pos Antarbangsa Bersatu, serta Telekomunikasi Antarbangsa Bersatu, dan lain-lain memungkinkan keanggotaan Palestina.
”Kami menggali semua kemungkinan. Kami percaya pintu telah terbuka bagi kami untuk bergabung dengan masyarakat dan lembaga lain,” kata Mansour.
Tentu saja kenekatan Palestina itu akan membuat Israel dan AS meradang. Kedua negara itu tetap menentang keras keanggotaan Palestina di PBB dan hanya perundingan langsung Israel-Palestina dapat menyelesaikan kemelut Timur Tengah. Persoalan menjadi tambah ruwet.
Palestina membela keputusan bergabung UNESCO. ”Jika kita bergabung dengan badan seperti itu, bergabung dengan kemanusiaan untuk hal baik, apakah itu radikalisasi? Siapakah yang kami sakiti?” kata Mansour, yang menyebut tindakan balasan Israel pada pekan ini adalah radikalisasi.
DK PBB sebelumnya sudah mendapat proposal tentang keanggotaan penuh, yang diajukan Presiden Palestina Mahmud Abbas pada 23 September. Panitia keanggotaan dewan itu bersidang lagi pada Kamis dan harus menghasilkan laporan akhir untuk pertemuan pada 11 November ini.
Supaya berhasil di Dewan Keamanan PBB, resolusi keanggotaan membutuhkan sedikitnya sembilan suara. Namun, AS telah mengatakan, mereka akan menggunakan hak vetonya terhadap resolusi itu. Enam negara di DK, seperti Brasil, Cina, India, Lebanon, Rusia, dan Afrika Selatan, secara terbuka mendukung Palestina. Jerman masih belum mengumumkan sikapnya.
Upaya Palestina itu lahir dari rasa putus asa atas kebuntuan usaha perdamaian selama ini, yang telah buntu selama ini. Kedua pihak tidak mengadakan pembicaraan langsung untuk memecahkan kemelut puluhan tahun itu dalam lebih dari setahun.
Keinginan kuat untuk menjadi anggota penuh begitu kuat bagi Palestina sehingga ”Palestina tidak akan menerima status apa pun kecuali anggota penuh PBB, dan tak ingin, misalnya, menjadi sebuah status yang lebih tinggi dari negara pengamat di badan dunia itu,” kata Menlu Palestina Riyad al-Malki, Kamis (3/11).
Jika gagal mengajukan lagi keanggotaan tetap Palestina di PBB karena dijegal veto AS ataupun negara anggota lainnya, menurut Malki, Palestina tak akan mengajukan status keanggotaan lain selain anggota penuh.
Menlu Malki mengungkapkan hal ini kepada para wartawan di Ramallah.
”Kalau sekadar menjadi pengamat, sudah bisa kami ajukan sejak lama lalu. Kami tidak tertarik untuk itu. Sudah cukup perjuangan kami, pengorbanan kami, dan upaya kami untuk waktu itu menerima status kami sebagai pengamat. Kami layak mendapatkan status penuh sebagai anggota PBB,” kata Menlu Palestina Malki.
Upaya Palestina untuk diakui penuh sebagai negara anggota PBB mendapat kritik tajam, bahkan ancaman sanksi dari Amerika Serikat dan Israel, yang sejak tahun 1967 dinilai mencaplok wilayah Palestina.
Gara-gara mengajukan diri sebagai anggota penuh badan PBB, UNESCO, Kongres AS memutuskan membekukan bantuan ekonomi AS senilai 200 juta dollar AS bagi Palestina.
Hasil voting di UNESCO yang menghasilkan Palestina diterima sebagai anggota penuh badan pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan PBB ini, membuat AS dan Israel membekukan dananya di UNESCO. Jika Palestina juga akan mengajukan keanggotaan penuh di badan lain PBB, seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), hal itu juga akan semakin membuat AS menghentikan dananya.
Kengototan Palestina mengejar status anggota penuh Dewan Keamanan PBB juga nyaris membuat negeri itu kehilangan dana keamanan dari AS senilai 150 juta dollar AS. Untung, Kongres AS tak jadi menangguhkannya.
