Myanmar Dipertimbangkan

JAKARTA, KOMPAS - Kalangan masyarakat sipil Myanmar cenderung melihat kesempatan mengetuai ASEAN pada tahun 2014 bakal lebih membuka sekaligus mendorong pemerintahan negeri itu untuk lebih serius dan bersungguh-sungguh menuntaskan proses demokratisasi dan reformasi di sana.

Penilaian itu disampaikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa kepada Kompas di ruang kerjanya, Senin (7/11), saat diminta menyimpulkan hasil kunjungannya selama tiga hari ke Myanmar akhir pekan lalu.

Dalam lawatannya itu, Marty menemui perwakilan pemerintah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang baru, dan kalangan masyarakat sipil, termasuk tokoh pejuang demokrasi, Aung San Suu Kyi.

Beberapa waktu lalu, Myanmar menyampaikan keinginan mereka mengetuai ASEAN tahun 2014 menggantikan Laos. Pada tahun 2005 negara-negara ASEAN sepakat menunda keketuaan Myanmar sambil menunggu perbaikan situasi politik dan demokrasi di sana.

”Dengan Suu Kyi, saya bertemu empat mata selama satu setengah jam. Menanggapi keinginan Myanmar itu, dia bilang dua hal. Bisa memahaminya dan berharap hal itu bisa diselesaikan dengan cara yang membawa kebahagiaan bagi rakyat Myanmar dan juga ASEAN,” ujar Marty.

Penyikapan lebih kurang serupa, menurut Marty, juga ditunjukkan sejumlah perwakilan masyarakat sipil di sana, yang secara khusus dipilih dan diminta bertemu.

”Paling tidak, baik Suu Kyi maupun perwakilan masyarakat sipil (yang ditemui) tidak ada yang bilang tidak atau terang-terangan menolak (Myanmar mengetuai ASEAN tahun 2014). Mereka umumnya melihat (keketuaan) bisa jadi pendorong perbaikan di Myanmar,” kata Marty.

Lebih lanjut, Marty juga meminta negara-negara Barat, yang terbilang relatif kaku dalam mendekati Myanmar selama ini, agar mengubah cara pendekatan mereka serta segera mencabut sejumlah kebijakan sanksi yang sebelumnya mereka jatuhkan.

”Ini waktunya bagi semua pihak mengubah pendekatan mereka. Tidak bisa cuma salah satu pihak yang berubah. Saya berharap ke AS dan negara Barat, jangan saling menganulir. Tidak perlu lagi mempertanyakan ada motif apa di balik (perubahan Myanmar) itu. Mari upayakan perkembangan terus berlanjut,” ujar Marty.

Namun, Marty mengaku belum berani memastikan apakah dalam momen KTT Ke-19 ASEAN di Nusa Dua, Bali, besok para kepala negara akan mengeluarkan keputusan final soal keketuaan Myanmar di ASEAN tahun 2014.

Akan tetapi, penyikapan berbeda disampaikan sejumlah LSM dalam rapat dengar pendapat umum bertema ”Pelanggaran HAM di Myanmar”, yang digelar sejumlah LSM asal Myanmar dan Indonesia di Jakarta.

Mereka meminta ASEAN menunda keketuaan Myanmar tahun 2014. Menurut Khin Ohmar dari Burma Partnership, pasca- pemilu November tahun lalu keadaan tidak jadi lebih baik.

Kejahatan terhadap kemanusiaan justru makin meningkat setahun terakhir. Perubahan hanya terjadi di pusat kota, seperti Naypyidaw dan Rangoon, tetapi tidak demikian di daerah-daerah konflik dan terpencil.

Sejumlah LSM yang hadir di Jakarta, antara lain, South East Asia People’s Center, SAPA Task Force on ASEAN Burma, dan Kontras. (DWA)