Presiden Akui Otonomi Khusus Kurang Efektif
Jakarta, Kompas -
”Pastikan program dan anggaran yang ditetapkan dalam APBN dan APBD benar-benar dilaksanakan. Tidak kalah penting, wajib memberikan bantuan kepada pemerintah daerah Papua dan Papua Barat,” ujar Presiden saat membuka rapat kabinet terbatas yang membahas Papua di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (9/11).
Rapat ini juga diikuti Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) Bambang Dharmono.
Otonomi khusus bagi wilayah Papua berlaku sejak 10 tahun lalu setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dikeluarkan. Namun, ekspresi ketidakpuasan dan gangguan keamanan terus muncul sampai sekarang. Dana otonomi khusus begitu besar dan pemanfaatannya dikeluhkan oleh berbagai kalangan tidak menyentuh hingga lapisan masyarakat Papua paling bawah.
Menurut Yudhoyono, ada tiga pilar yang menjadi dasar mengatasi persoalan di Papua. Pertama adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, otonomi khusus. Ketiga, percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat.
Ketiga pilar kebijakan tersebut telah dijabarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, dari hasil evaluasi, pelaksanaannya dinilai kurang efektif. Atas dasar alasan ini, dibentuk UP4B yang memiliki tugas utama meningkatkan koordinasi atau sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam pengantar rapat, Presiden juga memerintahkan kementerian-kementerian di bidang ekonomi memberikan prioritas pembangunan bagi Papua dan Papua Barat. Adapun untuk kementerian di bidang kesejahteraan rakyat, Presiden meminta mereka aktif menyelesaikan sengketa perburuhan yang terjadi di PT Freeport Indonesia. Khusus untuk kementerian di bidang politik, hukum, dan keamanan, Presiden menginstruksikan mereka menegakkan hukum dan keamanan sebaik mungkin.
Kemarin, Presiden juga mengatakan, jika perlu, aparat pemerintah pusat datang ke Papua untuk melihat situasi. ”Lihat situasinya, pahami, dan cari solusi. Beda apabila Saudara menerima laporan dan membahasnya di Jakarta dengan datang ke sana dan berdiskusi dengan pemerintah daerah serta tokoh masyarakat dan agama untuk mencari solusi yang baik,” kata Presiden.
Dalam jumpa pers seusai rapat kabinet, Bambang Dharmono menegaskan, pekerjaan yang akan segera dilakukan adalah melakukan komunikasi konstruksi berupa dialog.
”Kami akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang mereka butuhkan,” ujarnya.
Dihubungi kemarin di Jayapura, Ketua Sinode Gereja Kingmi Pendeta Benny Giyai mengatakan, pemerintah dan orang asli Papua harus duduk bersama untuk membicarakan bersama apa yang diperlukan guna menjawab persoalan Papua. Benny menyesalkan, UP4B dibentuk tanpa melibatkan rakyat Papua.
Dihubungi secara terpisah, Sekretaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia Markus Haluk menengarai, UP4B hanya bagian dari politik pencitraan pemerintah terkait persoalan Papua.
Koordinator Umum Komite Nasional Papua Barat Victor Kogoya mengatakan, UP4B tidak akan mampu menjawab apa pun.
Dalam perkembangan di Timika, Kabupaten Mimika, Papua, dikabarkan, Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Mimika Komisaris Syamsu Ridwan menemui ratusan karyawan PT Freeport Indonesia yang berkumpul di
Salah seorang koordinator karyawan, Hengky Binur, mengatakan, karyawan akan tetap menutup akses ke areal Freeport sampai tuntutan kenaikan upah dikabulkan oleh manajemen PT Freeport.
”Polisi juga harus memahami dasar kami tidak mengikuti tata tertib yang ada,” ujarnya. (JOS/APA/ATO)
