UP4B untuk Dorong Pelaksanaan Otonomi Khusus

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah mengakui bahwa meski hampir 10 tahun disahkan, pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua belum optimal. Hal tersebut juga diakui sebagai bagian dari kesalahan pemerintah.

Untuk itu, pemerintah membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B), guna mendorong pelaksanaan otonomi khusus di Papua.

Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah Velix Wanggai di Jakarta, Senin (14/11/2011), mengakui, dalam banyak aspek, pelaksanaan otonomi khusus (otsus) di Papua belum efektif.

"Ada aspek-aspek, misalnya kewenangan, pengelolaan keuangan otsus, ada hal-hal yang belum efektif di tingkat pusat, kabupaten/kota. Ada yang belum efektif di tingkat provinsi. Hal-hal ini yang mungkin kita harus sama-sama benahi, dan itu masih di domain eksekutif. Namun, kita juga harus menyadari bahwa banyak hal yang tidak hanya terkait domain eksekutif saja, tetapi juga domainnya legislatif dan di lembaga lain," kata Velix.

Velix mengatakan, pemerintah sadar pelaksanaan otonomi khusus tidak berjalan optimal di Papua.

"Dengan kesadaran seperti itu, pemerintah melihat ada aspek manajemen yang masih belum efektif dan optimal sehingga UP4B ini hadir. UP4B ini sebetulnya sebuah penyempurnaan atau koreksi manajemen pelaksanaan otsus yang selama ini belum efektif atau optimal. Pengelolaan Papua ini tidak hanya jalan dengan hal-hal yang konvensional, tetapi juga dengan jalan yang perlu terobosan. Tidak bisa jalan dengan business as usual saja, tetapi juga harus ada terobosan yang lebih kuat," katanya.

Menurut Velix, UP4B nantinya akan mendorong dan memastikan aspek perencanaan, pembiayaan, dan pengendalian agar otonomi khusus di Papua bisa berjalan.

"Kegiatan yang bersifat sosial ekonomi yang prioritas itu bisa jalan. Kami juga ingin memastikan UP4B ini jadi katalisator atau men-drive komunikasi yang lebih efektif, lebih konstruktif dengan kelompok-kelompok strategis di masyarakat Papua dan Papua Barat. Kami memahami ada satu sisi tugas UP4B ini agar aspek ekonomi jalan, tetapi yang kedua, memastikan aspek sosial politik bisa selesai secara bermartabat," ujarnya.