Suku Bunga Turun? Indonesia Bisa!

A TONY PRASETIANTONO

Respons terbaik terhadap datangnya krisis ekonomi global adalah memberikan stimulus kepada sektor riil, baik melalui jalur moneter maupun fiskal. Dari sisi moneter, suku bunga diturunkan, sedangkan dari sisi fiskal diperlukan ekspansi belanja pemerintah agar bisa menciptakan proyek-proyek yang menyerap angkatan kerja. Formula ini tampak sederhana, tetapi tidak mudah diimplementasikan.

Bank Indonesia (BI) belakangan ini gencar mengampanyekan penurunan suku bunga. Dalam dua bulan terakhir, suku bunga acuan (BI Rate) diturunkan 0,75 persen menjadi 6 persen. Namun, selanjutnya, seberapa efektif hal ini dapat menurunkan suku bunga kredit, yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan kredit?

Upaya menurunkan suku bunga sudah dilakukan lama, tetapi menemukan beberapa kendala. Kendala inflasi, misalnya, tahun ini dapat ”dijinakkan”. Namun, saya prediksikan inflasi rendah ini bersifat sementara. Tahun depan inflasi masih berpotensi naik di atas 5 persen.

Bulan Oktober 2011 telah terjadi deflasi 0,12 persen sehingga inflasi year on year dapat ditekan menjadi 4,42 persen. Inflasi kalender (Januari-Oktober 2011) bahkan hanya 2,85 persen. Dengan tersisa dua bulan, tampaknya pada akhir tahun ini inflasi dapat ditahan 4 persen, jauh lebih rendah dari asumsi pemerintah sebelumnya, 5,7 persen.

Namun, jangan diabaikan, inflasi rendah ini sesungguhnya berkat pengorbanan subsidi bahan bakar minyak yang besar, yang tahun ini Rp 120 triliun. Jelas tidak sehat karena volume APBN 2011 adalah Rp 1.320 triliun. Berarti subsidi bahan bakar minyak menelan 9 persen dari seluruh belanja negara. Menjadi ironis karena angka itu hampir menyamai belanja pembangunan infrastruktur oleh pemerintah yang Rp 140 triliun. Padahal, kondisi infrastruktur dituding sebagai titik terlemah dalam upaya menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Inflasi akhir tahun 2011 saya perkirakan 4 persen. Angka ini termasuk rendah untuk ukuran ekonomi Indonesia. Angka terendah terjadi tahun 2009, saat inflasi hanya 2,78 persen, akibat lesunya daya beli yang disebabkan krisis ekonomi global. Dengan modal inflasi 4 persen, BI berani menurunkan BI Rate menjadi 6 persen. Namun, sebenarnya masih ada kerawanan yang disebabkan oleh krisis ekonomi global. Krisis ekonomi Italia yang menanggung beban utang 2 triliun euro sejauh ini belum menimbulkan kepanikan di Indonesia.

Namun, harus terus diwaspadai mengingat krisis juga mengancam Portugal dan Spanyol. Patut diwaspadai kemungkinan terjadinya pelarian modal dari Indonesia. Yang menjadi masalah, seberapa kuat zona euro mampu memberikan talangan kepada anggotanya yang terkena krisis? Zona euro memang masih mampu menalangi Yunani dengan 200 miliar euro, tetapi apakah juga bisa tahan jika harus menginjeksi Italia, Portugal, dan Spanyol?

Jika tidak tahan, yang terjadi adalah kenaikan imbal hasil (yield) obligasi negara-negara tersebut. Obligasi Yunani kini harus diberi imbalan di atas 22 persen, sedangkan Italia 7,5 persen. Angka ini sangat tinggi. Italia merupakan kekuatan ekonomi nomor tiga di zona euro sesudah Jerman dan Perancis sehingga sangat ironis jika yield obligasinya setinggi itu. Yield untuk Jerman dan Perancis hanya 3-4 persen.

Ekonom terkenal Paul Krugman termasuk yang skeptis terhadap masa depan zona euro (The New York Times, 12/11/2011). Ia memperkirakan zona euro bakal bubar. Alasannya, negara euro yang terkena krisis seperti Yunani mestinya punya kebijakan mata uang sendiri untuk meredam krisis. Krugman mencontohkan, Pemerintah Amerika Serikat punya keleluasaan mencetak uang baru membeli kembali obligasinya dari pasar surat berharga (kebijakan quantitative easing atau relaksasi likuiditas). Ini tidak mungkin dilakukan Yunani. Mencetak uang adalah urusan zona euro. Oleh karena itu, sulit mempertahankan mata uang euro.

Kembali ke suku bunga, BI berencana mengawal proses penurunan suku bunga melalui pemberian sanksi bagi bank yang tidak efisien. Langkah ini menjadi kontroversial dan bisa kontraproduktif. Lebih baik BI memberikan skema insentif-disinsentif dan mendorong kompetisi perbankan.

Jika upaya BI kita anggap sebagai representasi sikap pemerintah, sebenarnya upaya menurunkan suku bunga bisa dimulai dari sang pemimpin pasar, yakni bank-bank badan usaha milik negara (BUMN). Kombinasi empat bank BUMN (Mandiri, BRI, BNI, dan BTN) kini menguasai 43 persen dari kredit total industri. Sisanya, 57 persen, dibagi ke 118 bank lain. Dulu, pada era deregulasi perbankan (1983-1997), bank-bank BUMN sering tampil menjadi agen pemerintah untuk mendukung pembangunan. Bank-bank BUMN, misalnya, sering ”dimintai tolong” untuk mendorong kredit korporasi, termasuk infrastruktur yang berisiko tinggi tetapi strategis dalam pembangunan.

Kini, pada era informasi, semua bank BUMN telah berstatus terbuka (go public) alias saham-sahamnya juga dimiliki investor di lantai bursa, sebesar 30-40 persen. Masih bisakah bank-bank BUMN tersebut ”dimintai tolong” menjadi pelopor penurunan suku bunga? Menurut saya bisa asalkan tidak dilakukan secara grusa-grusu.

Pemerintah masih menguasai mayoritas saham bank-bank BUMN. Oleh karena itu, sepanjang pemerintah tidak menuntut pertumbuhan laba yang fantastis, sebenarnya suku bunga kredit bisa ditekan. Lakukanlah hal itu secara bertahap. Perbankan nasional kini mengalami pertumbuhan laba 30 persen.

Sesudah suku bunga bank-bank BUMN turun, mau tidak mau semua bank lain juga akan turun. Bank-bank non-BUMN berposisi sebagai pengikut pasar. Mekanisme penurunan suku bunga ini terasa ”lebih cantik” karena tidak menimbulkan kehebohan pasar. Syarat diperlukan. Pertama, adanya kerelaan pemerintah untuk ”berbagi beban” berupa mengerem laba. Kedua, dilakukan secara bertahap supaya aman dan terkendali. Meminjam istilah SEA Games: Indonesia bisa....

A Tony Prasetiantono Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM