Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Syafruddin Ngulma Simeulue, bersama beberapa anggota stafnya, Selasa siang, mendatangi warga Kampung Pulo. Ditemani Ketua RT 11 RW 3, Kampung Pulo, Sugiyono, Syafruddin berkeliling permukiman yang terus tergenang sejak Maret 2011. Kampung Pulo terletak berdekatan dengan Kali Krukut. Lokasinya paling menjorok ke bawah ketimbang
Di RT 11, RT 9, RT 10, dan RT 14 Kampung Pulo, Selasa kemarin, terlihat genangan rata-rata sedalam 20-30 sentimeter merendam jalan di kampung tersebut. Beberapa permukiman di gang-gang sempit, tepat berbatasan dengan sungai, harus berbagi ruang dengan lumpur bercampur sampah. Bau tak sedap merebak dari segala penjuru.
”Rumah yang rendah dan tergenang sampai ke dalam, penghuninya terpaksa mengungsi kalau mau buang air,” kata Siti Fatimah (60), warga RT 11, yang rumahnya hanya berjarak kurang dari 20 meter dari sungai.
Syafruddin melihat sendiri, tepat di seberang permukiman warga masih terbentang bangunan talut, beronjong, dan jalur pejalan kaki sepanjang 1,2 km yang ada di wilayah yang dikuasai Marinir. Dua alat berat dan sejumlah pekerja masih beraktivitas di wilayah itu. ”Saya belum mau mempersoalkan bangunan di wilayah Marinir karena itu butuh konfirmasi resmi.”
Komnas HAM akan mengirimkan surat kepada Gubernur DKI, Wali Kota Jakarta Selatan, dan pihak Marinir pekan ini untuk datang ke Kantor Komnas HAM.
Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal (Mar) Alfan Badaruddin menegaskan, lahan yang saat ini digunakan sebagai Markas Marinir untuk urusan Marinir, yaitu latihan seperti menembak. Pemasangan batu dengan penahan kawat untuk melindungi tanah di bagian sisi Marinir dari sungai.
Terkait dengan banjir, Alfan mengutip janji Pemprov DKI yang akan membuat waduk di kawasan itu. Waduk tersebut akan menjadi area penampungan karena permukiman warga berada di lokasi resapan air.
Alfan menyatakan kaget dengan tuduhan bahwa pihaknya memiliki keterkaitan bisnis dibalik upaya melindungi markas. Alfan menegaskan, lahan itu digunakan untuk tugas Marinir, yaitu latihan. Anggota-anggota baru kerap diminta tinggal di tenda di kawasan itu untuk penyesuaian dengan markas.
Selama ini Markas Marinir terbuka untuk warga masyarakat. Malah, terpikir untuk membuat jembatan yang menghubungkan tempat masyarakat sipil yang menempati tanah di seberang Markas Marinir yang selama ini dibatasi sungai.
”Kalau ada yang mau renang atau main voli, biasa kok anak- anak datang,” katanya.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo yang ditemui di tempat terpisah menyatakan, banjir di Jakarta karena kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya masih rendah.
Selain itu, adanya okupasi tepi sungai, seperti yang terjadi di Kampung Pulo, Pondok Labu. Kampung Pulo membutuhkan daerah parkir air baru yang penyelesaiannya memerlukan waktu yang lama. ”Saya sudah bicara dengan Marinir. Mereka sekarang sudah melakukan pembongkaran atas permintaan saya,” kata Fauzi Bowo.
Kampung Pulo nantinya akan dibuat parkir air seluas 1,7 hektar. Saat ini sudah ada lahan pertamanan seluas 9.000 meter persegi dan tinggal membebaskan lahan seluas 8.000 meter persegi lagi.