Dewan Militer Mesir Dikritik
Para petinggi militer Mesir didesak menepati janji awal, yakni menyerahkan pemerintahan kepada pihak sipil.
Aksi protes diwarnai tindak kekerasan aparat yang menambah beban pada pemerintahan ad interim Mesir yang dikuasai militer. Kondisi itu menjebloskan negara ke krisis lebih luas.
Sikap AS terhadap gejolak Mesir kali ini berbeda. Dulu AS lamban mendukung aksi massa yang menghendaki kejatuhan Hosni Mubarak. Kini AS menaikkan dukungan terhadap massa yang menginginkan pengalihan pemerintahan dari militer kepada sipil.
AS mendesak Dewan Militer Mesir melaksanakan pemilu tepat waktu. Militer diingatkan agar menepati janji. Namun, AS melihat Dewan Militer pimpinan Panglima Tertinggi Hussein Tantawi sebagai harapan terbaik yang dapat memimpin transisi Mesir ke demokrasi.
Transisi yang ideal akan mulai dengan pemilihan parlemen yang bebas dan adil pada 28 November. Lalu, hal ini dilanjutkan dengan pemilu tahapan, diakhiri pemilihan presiden sipil pada akhir Juni 2012, seperti yang dijanjikan Tantawi. Namun, pelaksanaan pemilu itu bergantung pada tegaknya kembali tertib sipil.
”Kekerasan harus dihentikan,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih, Jay Carney, Selasa. ”Rakyat Mesir harus bisa memutuskan masa depan mereka dan menentukannya secara damai,” katanya di dalam pesawat Air Force One.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Victoria Nuland, mengatakan, kekerasan yang menyebabkan jatuhnya korban tewas di Mesir ”sangat disesalkan”. ”Kami mengutuk kekerasan berlebihan yang dilakukan aparat.”
Tantawi, Selasa, mengatakan akan memenuhi beberapa tuntutan aksi massa, termasuk penyerahan kekuasaan harus ke sipil. Meski demikian, kekerasan terus terjadi hingga lebih dari 30 orang tewas.
Mantan pemimpin Uni Soviet, yang sudah bubar, Mikhail Gorbachev, prihatin dengan keadaan di Mesir. Dia menilai aksi protes itu wajar, ”beralasan dan sangat penting”. ”Saya membela demonstran,” katanya.
Dia mengatakan agar para pemimpin Arab yang telah berkuasa terlalu lama tahu diri dan paham terhadap tuntutan aksi massa prodemokrasi.
Menteri Keamanan Dalam Negeri Israel Matan Vilnai juga prihatin dengan keadaan di Mesir.
