Lawatan Hillary Dinantikan

Yangon, MINGGU - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Myanmar menyambut baik rencana kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton, yang rencananya akan melawat ke negeri itu pada Rabu mendatang. Kunjungan itu bakal menjadi yang pertama kali dalam lima dekade terakhir.

Mengutip pernyataan tertulis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Myanmar, seperti diwartakan kantor berita China, Xinhua, kunjungan itu diyakini bakal menjadi tahap awal hubungan baik antarkedua negara sekaligus dalam memberikan dukungan terhadap pembangunan masyarakat demokratis di Myanmar.

Menurut Komnas HAM, Minggu (27/11), Myanmar saat ini berada dalam titik kritis terkait upayanya membangun sebuah masyarakat yang demokratis melalui peningkatan persatuan nasional, kemakmuran ekonomi, dan promosi HAM terhadap rakyat Myanmar.

Setelah Hillary Clinton, Menteri Luar Negeri Jepang Koichiro Genba juga berencana berkunjung ke Myanmar menemui Presiden Thein Sein dan tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi.

Jika agenda itu berjalan lancar, Genba dipastikan bakal meminta Thein Sein lebih berupaya keras mendorong proses demokrasi di negeri itu sekaligus menyampaikan komitmen Jepang membantu Myanmar membangun perekonomiannya.

Kunjungan Genba itu bakal menjadi yang pertama kali kembali dilakukan setelah hampir satu dekade ketika terakhir kali Menteri Luar Negeri Jepang Yoriko Kawaguchi berkunjung ke Yangon, Agustus 2002.

Sudah pensiun total

Di Naypyidaw, Jumat (25/11), seorang pejabat senior Pemerintah Myanmar memastikan keberadaan mantan orang kuat junta militer, Than Shwe, sudah sama sekali tidak signifikan dalam peta politik di negeri itu.

Shwe diyakini benar-benar telah pensiun dan tidak lagi peduli pada urusan partai politik, pemerintahan, legislatif, dan parlemen di negeri itu.

Penegasan tersebut disampaikan pemimpin majelis rendah Myanmar, Thura Shwe Mann, kepada wartawan seusai menggelar rapat paripurna parlemen. Hingga sekarang, sejumlah kalangan masih mempertanyakan sekaligus meragukan peran Shwe yang pernah menjadi pemimpin tertinggi junta militer.

”Jenderal Senior (Than Shwe) telah benar-benar pensiun. Dia sudah mundur dari posisi sebagai pemimpin angkatan bersenjata Myanmar begitu junta militer dibubarkan pada Maret lalu,” ujar Mann.

Pasca-bubarnya junta militer, sosok Shwe memang seolah hilang ditelan bumi. Padahal, semasa berkuasa, kehadirannya hampir setiap hari menghiasi halaman muka surat kabar pemerintah kala itu.

Kalaupun sekarang muncul, Shwe hanya sekali diberitakan sejumlah surat kabar pada Kamis lalu saat menyumbang uang dan sejumlah batu mulia untuk peninggalan suci bersejarah, yang diyakini berupa gigi Buddha.

Benda peninggalan itu memang tengah dibawa berkeliling Myanmar, dipinjamkan dari China. Walaupun diberitakan, tidak satu pun foto Shwe muncul dalam pemberitaan di surat kabar.

Lebih lanjut, Mann juga meyakinkan bahwa Shwe sama sekali tidak berperan atau terlibat lagi dalam partai politik, yang sebelumnya didirikan oleh angkatan bersenjata, Partai Solidaritas Persatuan dan Pembangunan (USDP).

USDP keluar sebagai pemenang dalam pemilihan umum November tahun lalu di Myanmar. Banyak kalangan menilai, pemilu itu hanyalah demokrasi pura-pura dan penuh dengan kecurangan.

”Untuk jelasnya, Jenderal Senior sama sekali sudah tidak peduli dengan yang namanya partai, pemerintahan, parlemen, apalagi organisasi legislatif,” ujar Mann. (AFP/DWA)