Pembentukan Tim Seleksi KPU Dinilai Tidak Transparan

JAKARTA, KOMPAS.com- Para aktivis dari beberapa lembaga pemantau pemilu menilai, pembentukan tim seleksi anggota KPU tidak transparan. Sampai saat ini, Kementerian Dalam Negeri sangat tertutup dengan personil yang akan bertugas memilih tokoh-tokoh penyelenggara pemilu itu.

"Situasi serba tertutup menimbulkan kecurigaan bahwa ada permainan dalam penentuan tim seleksi penyelenggara pemilu dan akan menguntungkan pihak-pihak tertentu," kata peneliti dari Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Veri Junaidi kepada wartawan, Kamis (1/12/2011) di Jakarta.

Ketertutupan proses menjadi ancaman terhadap penyelenggaraan pemilu yang independen dan mandiri. Ketidakpercayaan publik kepada panitia seleksi akan berdampak pada penyelenggara pemilu yang dipilih maupun proses pemilu yang semestinya demokratis.

Selain Perludem, desakan transparansi juga didukung lembaga swadaya masyarakat pemerhati demokrasi di Indonesia seperti Center for Electoral Reform, Formappi, Indonesia Budget Center, Indonesia Corruption Watch, Indonesia Parliamentary Center, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP).

Sehari sebelumnya, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, dan Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin, dan Koordinator Kajian JPPR Girindra Sandino mendatangi Kementerian Dalam Negeri. Mereka ditemui Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik E Kusumajadi dan Kepala Subdirektorat Pemilu Syapnikmat Nizam.

Sebastian mengatakan, pengalaman Pemilu 2009 menunjukkan ketika tim seleksi tidak mampu menyeleksi anggota KPU yang berkualitas, penyelenggaraan pemilu bermasalah. Said menambahkan, pemilu 2009 dinilai sebagai pemilu paling bermasalah akibat tim seleksi kurang memahami masalah kepemiluan.

Selain itu, Undang-Undang 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu telah membuka peluang kader partai politik menjadi anggota KPU. Kendati masih dilakukan uji materi aturan itu di Mahkamah Konstitusi, kata Jeirry, kekhawatiran penyelenggara pemilu yang tidak independen tetap ada.

Karenanya, semestinya ada keterbukaan dari Kemendagri dan ruang bagi masyarakat untuk memberi masukan mengenai sosok yang masuk dalam tim seleksi anggota KPU.

Kusumajadi mengatakan, akan melaporkan kepada Dirjen Kesbangpol mengenai kedatangan para aktivis pemilu dan masukan itu. Dia menyebut personil tim seleksi adalah rahasia negara. "Jangankan masalah ini, ini rahasia negara. Bukan kewenangan saya mengatakan ini, bukan tupoksinya saja kami tidak berani," ujarnya.

Ketika dikonfirmasi seusai pertemuan, Kusumajadi meralat ucapannya. "Diralat itu rahasia negara. Jangankan masalah pemilu, surat saja rahasia negara, saya harus melapor dulu," katanya.