Ketertinggalan yang Melelahkan
Berjalan kaki membelah sebagian hutan di Pegunungan Arfak telah menjadi rutinitasnya. Tak jarang, ia pun terlambat tiba di sekolah. ”Sa (saya) kalau berangkat lihat matahari. Tarada (tidak ada) jam di rumah. Capek jalan jauh ke sekolah,” ujarnya polos.
Ia tidak sendirian. Sebagian besar dari 161 siswa SMPN 17 Minyambauw juga harus berjalan sekitar 2-4 kilometer ke sekolah. Jika hujan, banyak siswa tak berangkat sekolah.
Hanya ada dua SMP di tiga distrik yang berdekatan, Distrik Hink, Catubauw, dan Minyabaur. Bahkan, SMA hanya ada satu. Itu pun baru dibangun tahun 2010.
Sudah lelah berjalan, Ullo dan kawan-kawannya diajar ”sekadarnya” karena hanya ada tiga guru tetap dan dua guru honorer. Parahnya, guru pelajaran yang diujikan di ujian nasional, seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA, malah tak ada. ”Tak ada rotan, akar pun jadi. Saya merangkap guru IPA. Kadang guru olahraga. Guru lain juga begitu,” ujar Yosep Muid, guru PPKN SMPN 17 Minyambauw.
Kondisi ini tak hanya terjadi di Manokwari, bukan hanya di SMP, melainkan juga di SD. Di Manokwari, dari kebutuhan 2.100 guru, hanya ada 1.310 guru tetap dan honorer. Jauh di pelosok Kabupaten Fakfak, Papua Barat, guru mengajar dua sampai enam kelas sekaligus.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Fakfak Ali Hindom mengatakan, jumlah guru tak sebanding dengan pertambahan jumlah murid dan sekolah. ”Fakfak butuh 200-an guru SD sampai SMA. Banyak guru yang pensiun,” katanya.
Di Merauke, Papua, kondisinya setali tiga uang. SD YPPK St Fransiskus Xaverius Yanggandur di Kampung Yanggandur, Distrik Sota, yang berjarak 63 km dari Kota Merauke, misalnya, ruang kelas rusak, jendela bolong, eternit jebol, serta bangku dan meja kurang. SD ini dulu dibangun oleh misi Katolik, tetapi kini dikelola pemerintah. Ada tiga guru PNS dan tiga guru honorer yang dibantu tiga guru sukarelawan anggota TNI dari Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-PNG Yanggandur.
”Terpaksa ada anak yang duduk bertiga satu bangku,” ujar Emerikus Renyaen, Kepala SD YPPK St Fransiskus Xaverius Yanggandur yang mengaku telah berkali-kali mengajukan tambahan mebel dan perbaikan sekolah.
Di depan SD ini ada SMP Negeri Persiapan Yanggandur yang dibangun tahun 2010. Namun, nasib SMP yang memiliki 34 siswa kelas I dan II ini pun tragis. Tiga ruang kelas memang berdiri kokoh, berlantai keramik. Akan tetapi, hanya ada satu guru, seorang kepala sekolah merangkap guru, dan seorang guru sukarelawan anggota TNI Pos Pamtas RI-PNG Yanggandur. ”Buku pelajaran banyak yang belum ada,” ujar Theresia Agnesia M, guru SMP Negeri Persiapan Yanggandur.
SD dan SMP Yanggandur adalah potret umum pendidikan di pedalaman Merauke. Bangunan SD ada di seluruh kampung, tetapi belajar-mengajar berjalan seadanya bahkan macet karena kurang guru. Pendidikan juga belum dinikmati semua anak.
Data menunjukkan, tahun 2010 sedikitnya 2.574 anak usia 7-12 tahun tidak mengenyam pendidikan SD sederajat. Di tingkat SMP/MTs, penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 11.919, tetapi yang bersekolah tercatat 10.443 orang.
Banyak siswa sering meninggalkan sekolah karena harus membantu orangtua berladang maupun masuk hutan untuk berburu atau mencari ikan di rawa-rawa. ”Tidak masuk sekolah 1-2 bulan. Setelah itu baru masuk lagi,” kata Emerikus.
Vincentius Mekiuw, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Merauke, meyakini, jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah lebih dari data di atas. Layanan pendidikan dasar maupun menengah diakuinya belum menjangkau seluruh anak usia sekolah, khususnya di daerah terpencil.
Bidang kesehatan tak kalah memprihatinkan. Di setiap kampung ada puskesmas pembantu (pustu) dan puskesmas di distrik, tetapi tidak semuanya aktif. Di Yanggandur ada pustu, tetapi sering tutup karena petugas kesehatan tidak datang. ”Dua minggu ini bidan tidak datang,” ucap Yeremias Ndimar, Kepala Kampung Yanggandur. Beruntung, warga bisa berobat ke Pos TNI Pamtas RI-PNG Yanggandur bila pustu tutup.
Sulitnya mendapat pelayanan kesehatan juga dirasakan warga kampung di Pegunungan Arfak. Tidak semua kampung dilengkapi poliklinik desa dan belum semua distrik memiliki puskesmas. Martinus (29), warga Kampung Indabri, Distrik Minyambauw, menuturkan, harus berjalan 1,5 km untuk ke puskesmas. Polindes di kampungnya tak berfungsi lagi sejak tahun 2005.
”Kalau sakit parah, saya pilih beli obat di apotek atau ke rumah sakit di kota,” ujar Martinus. Untuk ke kota Manokwari yang berjarak 60 km dari kampungnya, ia menumpang angkutan pedesaan dengan tarif Rp 80.000.
Dr Nurwati, Kepala Bidang Bina Pengembangan SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Papua Barat, menuturkan, kebutuhan dokter di Papua lebih banyak terkendala kondisi geografis berupa pegunungan dan pulau-pulau kecil. Saat ini Papua Barat kekurangan 250 dokter umum
Lelahnya Ullo sebenarnya menggambarkan betapa lelahnya warga Papua bergelut dengan ketertinggalan dan keterabaian.
Sampai kapan mereka akan (dibiarkan) terus tertinggal.(THT/RWN)
