Politik dan Strategi Pangan Nasional Lemah
Jika harga menjadi indikator ketersediaan pangan, sejak tahun 2005 hingga 29 November 2011, menurut catatan Litbang Kompas,
Beras yang paling dijaga stabilitas harganya dan didorong produksinya, di Jakarta, bergerak dari Rp 3.304 menjadi Rp 7.707 per kilogram.
Di tengah segala upaya memupuk stok, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras tahun 2011 turun 1,63 persen (1,08 juta ton) dari tahun 2010. Penurunan disebabkan berkurangnya luas panen dan turunnya produktivitas.
Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian Sumardjo Gatot Irianto mengutip BPS menyebut 60.000 hektar lahan pertanian dikonversi tiap tahun.
Konversi lahan terus terjadi meski ada UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Di lapangan, pelaksanaan UU itu tergantung dari kepala daerah.
Penelitian lapangan menurut ekonom di Yayasan Pertanian Mandiri, Faisal Kasryno, justru memperlihatkan setelah ditetapkan rencana tata ruang, luas lahan tanaman pangan di sejumlah kabupaten menurun. Bupati lebih tertarik investasi jangka pendek non-pertanian. Pemerintah juga ikut menyusutkan lahan subur dengan membangun jalan tol di Jawa melalui sawah beririgasi.
Meski pemerintah menetapkan program ketahanan dan kemandirian pangan dan energi, kebijakan pendukungnya compang-camping. Padahal, meningkatkan produksi, selain menjaga ketahanan pangan di tengah gejolak harga dan pasokan pangan dunia, juga menumbuhkan ekonomi dalam negeri, memberikan lapangan kerja, dan menjaga permintaan dalam negeri sebagai penggerak ekonomi.
Jika pemerintah bersikap pragmatis seperti sekarang, mudah membuka keran impor apabila produksi dalam negeri kurang, hanya demi menjaga kepentingan sektoral seperti pada impor garam, beras dan ikan, devisa juga terkuras.
”Pada dasarnya pemerintah tidak menganggap penting sektor pertanian (pangan),” kata Dr A Prasetyantoko kepada Kompas di Jakarta.
Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Unika Atma Jaya, Jakarta, itu mengatakan, politik pangan nasional sudah lama tidak memiliki perencanaan dan pelaksanaan yang komprehensif.
Tidak adanya strategi dan desain industri nasional yang holistik menyebabkan subsektor pangan tidak terkait dengan subsektor industri lain. Akibatnya, pangan tetap menjadi produk primer, tidak terjadi nilai tambah. ”Tidak mungkin menggerakkan sektor pangan, pertanian, tanpa mengaitkan dengan subsektor manufaktur,” kata Prasetyantoko.
Dosen di IPB dan mantan anggota DPR, Prof Dr Ir Bomer Pasaribu, secara terpisah menyoroti kelemahan pemerintahan nasional yang tidak memiliki kebijakan publik yang holistik. Akibatnya, kebijakan manajemen dan program yang diturunkan pun tidak saling berkait dan tidak saling mendukung.
Dalam pengadaan pupuk urea, misalnya, penyediaan gas ada di Kementerian ESDM, industri di Kementerian Perindustrian, sebagai badan usaha industri pupuk di bawah Kementerian BUMN, subsidi berhubungan dengan Kementerian Keuangan, sementara konsumennya Kementerian Pertanian yang berhubungan dengan petani dan produksi.
Harga gas dari lapangan Tangguh, Papua, demikian Bomer, ditentukan mengikuti harga internasional, sementara harga ekspor ke China dipatok maksimum 3,35 dollar AS per mmbtu apabila harga internasional di atas harga itu. Akibatnya, subsidi pupuk membengkak, sementara China kini memiliki stok pupuk tertinggi di Asia, antara lain karena harga gas murah dari Indonesia.
Mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih melihat ada salah berpikir selama ini, yaitu melihat penyediaan pangan semata-mata tanggung jawab Kementerian Pertanian. Saat dia menjabat menteri pun, hanya 20 persen kebijakan pangan berada di Kementerian Pertanian. Padahal, pangan juga menyangkut kesehatan, sosial, dan industri.
Pendekatan kebijakan ketahanan pangan pun hanya dari sektor produksi, terutama beras. Kenyataannya, lahan produktif terus menyusut dan tingkat produktivitas melandai karena telah mencapai puncak.
”Tidak bisa lain, konsumsi harus diperbaiki dengan konsumsi seimbang. Beras dikurangi, konsumsi bahan pangan lain seperti daging, ikan, sayur, buah, dan ikan ditingkatkan. Untuk itu harus ada kebijakan komprehensif dan butuh kepemimpinan untuk merumuskan kebijakan itu,” kata Saragih.
Menurut Prasetyantoko, penyelesaian persoalan saat ini masih di tingkat teknis, yaitu sebatas sinkronisasi berbagai subsektor dalam kebijakan. Kebijakan pembangunan enam koridor penghubung wilayah-wilayah Indonesia (MPE3EI) sekalipun masih merupakan kebijakan teknis.
”Pemerintah harus punya arah yang orientasinya pengembangan domestik. Jangan pendekatannya pragmatis. Hanya karena ingin solusi cepat, undang investasi asing atau buka keran impor. Pembangunan manusia tetap tak boleh tertinggal,” katanya.
Peran negara, regulasi, dan mekanisme pasar sebenarnya juga sumber daya pembangunan selain sumber daya alam dan manusia. Yang diperlukan adalah pemimpin—presiden—yang mampu menentukan kapan mekanisme pasar harus bekerja dan kapan regulasi pemerintah harus bekerja lebih dalam.
”Mekanisme pasar juga kekuatan, tetapi tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri. Mestinya mengacu pada visi UUD 1945. Kita lemah dalam perangkat untuk mewujudkan visi seperti konstitusi kita,” kata Prasetyantoko.
Membangun ketahanan pangan dengan orientasi domestik akan menghindarkan Indonesia hanya menjadi pasar produk impor. Arah pembangunan yang tepat akan menghasilkan pembangunan berkualitas.(Ninuk M Pambudy)
