Koalisi, Korupsi, dan Yudhoyono
Namun, terpilih sebagai Presiden hanya awal dari perjalanan panjang. Ada banyak persoalan yang perlu ditangani Yudhoyono, antara lain, birokrasi yang bobrok, korupsi yang merajalela, pengangguran, kemiskinan, serta membangun tradisi demokrasi yang solid dan bermutu di Indonesia.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2011 atau tahun ketujuh pemerintahannya, persoalan silih berganti menghantam kepemimpinan Yudhoyono. Setidaknya ada dua isu penting yang terjadi selama 2011: koalisi dan korupsi. Keduanya tentu berpengaruh pada kinerja kabinet.
Kegaduhan politik yang menyita energi terjadi ketika di antara partai politik anggota koalisi ada perbedaan sikap terkait dengan hak angket pajak, Maret silam. Meski akhirnya kelompok pendukung hak angket—kelompok yang berseberangan dengan Partai Demokrat—kalah dalam pemungutan suara, ketegangan terus terjadi. Presiden, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan Ketua Koalisi, berupaya memperbarui kontrak. Tujuannya memastikan jangan sampai terjadi lagi perbedaan keras di antara anggota koalisi dalam melihat sebuah isu penting.
Desakan kuat kepada Presiden untuk merombak kabinet bermunculan. Perombakan dimaksudkan sebagai instrumen untuk menghukum anggota koalisi yang tidak sejalan dengan sikap Partai Demokrat. Perombakan kabinet saat itu tidak dilakukan Presiden. Kelompok partai yang mendukung hak angket tetap mendapatkan jatah kursi menteri.
Situasi itu rasanya membuat pandangan bahwa Presiden terjebak dalam jeratan politik mitra koalisi tidak terlalu berlebihan. Membagikan sebagian jabatan menteri untuk mengamankan kekuasaan adalah hal lumrah. Pertanyaannya, apakah situasi ini akan membantu terbangunnya sistem presidensial yang solid pada masa mendatang? Apakah situasi semacam itu mendukung terciptanya kinerja kabinet yang memuaskan?
Jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia tentang tingkat kepuasan publik pada kinerja Presiden Yudhoyono yang turun dari 85 persen pada Juli 2009 menjadi 63 persen pada Desember 2010 seharusnya melecut Kabinet Indonesia Bersatu II untuk meningkatkan kinerjanya. Sinyal tuntutan akan perbaikan yang mengemuka di awal tahun itu justru dijawab dengan kinerja kabinet yang tetap lambat.
Presiden Yudhoyono bukan tidak menyadari adanya persoalan dalam manajemen pemerintahan yang ia pimpin. Akhir Februari lalu, Presiden dengan gamblang mengatakan, birokrasi pemerintah pusat jadi salah satu penghambat pembangunan karena sering tak mematuhi keputusan kabinet. Akibatnya, pelaksanaan program pembangunan tak sejalan dengan perencanaan.
”Pemerintah pusat, terutama birokrasi, sering lambat dan bahkan tidak sejalan dengan perencanaan,” ungkap Presiden saat memberikan pengarahan pada rapat kerja pemerintah di Istana Bogor, Jawa Barat.
Pada pertengahan tahun ini, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden semakin menurun. Lingkaran Survei Indonesia menyebutkan, tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden Yudhoyono tinggal 47,2 persen.
Meski sinyal tuntutan akan perbaikan kinerja makin menguat, persoalan yang terkait dengan kinerja kabinet tidak juga surut. Pada awal Juli, pernyataan cukup mengejutkan disampaikan Presiden. Menurut Yudhoyono, dari semua instruksi yang diberikannya kepada menteri, ternyata hanya kurang dari 50 persen yang dijalankan.
Akhirnya, dengan alasan untuk memperbaiki kinerja kabinet, pada pertengahan Oktober lalu Presiden mengumumkan penataan kabinet. Dalam perombakan ini, terdapat 7 menteri baru, 4 menteri yang digeser, 11 wakil menteri, dan 2 wakil menteri yang digeser.
Namun, pesimisme sejumlah kalangan mengemuka karena mereka melihat persoalan utamanya tak terletak pada anggota kabinet, tetapi pada kepemimpinan Presiden Yudhoyono. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo menilai, Presiden seharusnya lebih tegas dalam mengambil keputusan terhadap menteri yang berkinerja buruk. Presiden tak perlu ragu memberi sanksi atau mengganti menteri karena sistem yang berlaku adalah presidensial.
Isu kedua terkait korupsi. Keterlibatan Muhammad Nazaruddin, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, dalam kasus suap proyek wisma atlet di Palembang tak ubahnya tamparan cukup keras bagi Yudhoyono. Di satu sisi ia berulang kali menyatakan berada paling depan dalam pemberantasan korupsi, tetapi di sisi lain ternyata ada ”pejabat tinggi” Partai Demokrat yang diduga berperan besar dalam sejumlah kasus korupsi di kementerian.
Hal itu memunculkan pertanyaan: apakah mungkin hanya Nazaruddin yang terlibat dalam megakorupsi? Apakah tidak ada pengurus Partai Demokrat lainnya yang terlibat mengingat megakorupsi dilakukan terutama tidak untuk memperkaya diri sendiri, tetapi membiayai urusan politik. Lalu, jika kondisi Partai Demokrat seperti itu, bagaimana mungkin Presiden bisa mendorong habis-habisan pemberantasan korupsi di Indonesia?
Pemerintahan Yudhoyono telah menetapkan program reformasi birokrasi sebagai prioritas. Namun, sampai saat ini tidak ada hasil yang bisa dinilai positif oleh publik terkait program tersebut. Korupsi di kalangan aparat birokrasi tetap mencolok. Oleh karena itu, tak berlebihan jika orang melihat, Presiden seharusnya bertindak lebih berani dan keras dalam memberantas korupsi.
Pada sisa masa tiga tahun kekuasaan Presiden Yudhoyono, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa menyatakan, Presiden akan mengubah gaya kepemimpinannya. Perubahan itu salah satunya terlihat pada kepemimpinan Presiden yang lebih interventif atau mendorong menteri untuk bekerja lebih dari biasanya serta mengawasi langsung kabinet.
Apakah betul akan ada perubahan gaya kepemimpinan Presiden? Jawabannya bisa ya, bisa pula tidak. Bergantung pada bagaimana Yudhoyono ingin mengakhiri masa kekuasaannya yang dimulai sejak 2004. Apakah jenderal (hons) itu ingin dikenang sebagai Presiden dengan warisan yang berharga atau hanya sebagai orang pertama dalam sejarah yang dipilih secara langsung sebagai Presiden? Terserahlah....
