Kekuasaan di Irak Dibagi-bagi
Persoalannya, berbeda dengan yang resmi diterapkan di Lebanon, apa yang terjadi di Irak tidak didasari konsensus tertulis dalam aturan perundang-undangan atau konstitusinya.
Akibatnya, tidak jarang ketika satu kelompok etnis atau aliran tertentu ditempatkan atau mendapat jatah di satu posisi jabatan, maka mereka hanya akan menempatkan orang dari kelompoknya untuk mengisi pekerjaan di bawahnya.
Menurut profesor ilmu politik Universitas Baghdad, Ihsan al-Shammari, Jumat (16/12), kondisi seperti tadi bisa memicu pertikaian baru.
Apalagi, mengingat di Irak terdapat tiga kelompok besar: Syiah, Sunni, dan Kurdi, yang di masa lalu memang sudah saling bertikai.
Dalam sejarahnya, pemerintahan Irak di masa lalu dikuasai segelintir orang dari golongan Sunni, yang sama sekali tidak tertarik untuk berbagi kekuasaan dengan kelompok Syiah yang menjadi mayoritas di sana.
Situasi baru berubah saat pasukan AS masuk dan menginvasi Irak tahun 2003. Berbagai bentuk konflik dan kekerasan berdarah antarkelompok etnis atau sekte terjadi semenjak itu.
Puncaknya sepanjang tahun 2006 hingga 2007. Sejak awal AS masuk dan kemudian hengkang, terdata puluhan ribu nyawa rakyat Irak melayang, terutama akibat konflik antarkelompok etnis yang terjadi di sana.
”Memang ada kesamaan antara apa yang diterapkan rezim pemerintahan Irak sekarang dan yang diterapkan di Lebanon. Letak perbedaan mendasarnya, di Irak pembagian itu tidak diatur tertulis dalam konstitusi seperti dilakukan di Lebanon,” tambah Ihsan.
Sistem pembagian kekuasaan di Lebanon didasari Perjanjian Taif, yang dibuat dan disepakati bersama untuk menghentikan perang saudara di sana (1975-1990).
Setahun lalu, para pemimpin politik di Irak membangun sistem pemerintahan baru setelah lebih dari delapan bulan sebelumnya terjadi kekosongan pasca-pemilihan umum pada Maret 2010.
Saat itu mereka menyepakati sebuah pemerintahan kesatuan nasional, yang secara garis besar tidak terlalu jauh berbeda dengan pemerintahan yang dibentuk pasca-pemilihan umum parlementer, Desember 2005.
Saat ini di Irak praktik pembagian kekuasaan memang telah diterapkan. Sebut saja Presiden Jalal Talabani, yang berlatar belakang suku Kurdi, mengambil para wakilnya dari kalangan Sunni dan Syiah.
Hal serupa juga dipraktikkan Perdana Menteri Nouri al-Maliki, yang berasal dari golongan Syiah. Para wakilnya juga diambil dari beragam latar belakang macam Sunni dan Kurdi.
Begitu juga di legislatif di mana Osama al-Nujaifi, seorang Sunni, sebagai ketua legislatif menempatkan orang-orang dari kalangan Kurdi dan Syiah untuk menjadi wakil-wakilnya.
”Apa yang kami takutkan, lebanonisasi terjadi di Irak dan tampaknya memang sudah. Masing-masing partai politik mengklaim telah mewakili sekte dan kelompok masing-masing,” ujar mantan penasihat keamanan Irak, Mowafaq al-Rubaie.
Namun, dalam penerapannya, banyak terjadi keluhan dan ketidakpuasan, terutama di kalangan masyarakat bawah. Model bagi-bagi kekuasaan yang dilakukan di Irak bahkan sampai ke level pekerjaan rendah, bahkan sampai bisa menentukan siapa dan dari golongan mana petugas keamanan yang akan mengawal sang pejabat di institusi tertentu.
Keluhan salah satunya disampaikan seorang insinyur yang bekerja di kementerian sumber daya air, Wissam al-Faili (39), berlatar suku Kurdi. Dahulu dia tidak punya masalah dengan pekerjaan lantaran menterinya bersuku sama.
”Sekarang karena menterinya berasal dari Sadrist (kelompok yang loyal kepada ulama Syiah anti-AS), mayoritas rekan kerja saya sekarang orang arab Syiah,” kata dia.
Keluhan sama juga dilontarkan Ahmed al-Sammaraie (36), berlatar belakang Sunni yang bekerja di Kementerian Kelistrikan Irak. Dia resah karena kebijakan sektarian dan politik kuota diterapkan di mana-mana dan hampir di seluruh sendi kehidupan masyarakat Irak.
