Musthafa Abd Rahman
Upacara penurunan bendera Amerika Serikat di salah satu pangkalan AS di Baghdad telah digelar secara sederhana, Kamis (15/12). Ini menandai berakhirnya keberadaan pasukan AS di Irak yang selama ini menduduki negeri itu sejak invasinya pada 2003. Sebagian pihak tak yakin pasukan AS hengkang karena selanjutnya akan ada empat pangkalan militer de facto AS di Irak.
Bagaimana Irak setelah mundurnya pasukan AS, lebih aman, stabil, dan damai? Perasaan cemas dan pesimistis lebih kuat daripada optimisme. Kondisi Irak sebenarnya ibarat benang kusut lantaran telah menjadi ajang rebutan pengaruh tetangga.
Persoalan laten Irak adalah isu sektarian antara Sunni dan Syiah, antara etnis Arab dan Kurdi, juga persaingan di antara sesama kaum Syiah sendiri dan sesama kaum Sunni.
Konflik di antara sesama Syiah diwakili perseteruan sengit antara Perdana Menteri Nouri al-Maliki dan mantan PM Iyad Alawi serta antara Partai Dakwah pimpinan Al-Maliki dan kubu Al Sadr pimpinan Moqtada al-Sadr.
Lebih menonjol adalah konflik antara Syiah dan Sunni, dan masing-masing kelompok ini memiliki dukungan dari negara tetangga. Sunni didukung Arab Saudi dan Syiah disokong Iran. Masing-masing faksi itu memiliki milisi bersenjata.
Semua milisi bersenjata itu pernah terlibat aksi kekerasan di Irak. Namun, dalam dua tahun terakhir ini, ada penurunan aktivitas milisi-milisi bersenjata itu. Akan tetapi, setelah mundurnya pasukan AS, dikhawatirkan milisi bersenjata itu memulai aktivitasnya kembali.
Salah satu isu rumit adalah milisi Al Mahdi (sayap militer kelompok Al Sadr pimpinan
Ada pula milisi Asaib Ahl al Haq (AAH) yang juga loyalis
Iran tentu terus ingin berusaha menancapkan pengaruh di Irak dengan menggunakan milisi-milisi loyalis Iran itu.
Sejumlah personel dari
Arab Saudi selama ini pendukung kuat kelompok pemberontak Sunni. Jika pemerintah PM Nouri al-Maliki semakin dipengaruhi Iran, Arab Saudi akan kembali ”turun tangan”.
Salah satu gangguan diplomasi AS di Irak mendatang adalah jika Iran memperkuat pengaruh di Irak. Al-Maliki didukung Iran dalam upaya menjabat kembali sebagai PM saat ini.
AS saat ini berpandangan harus terus menggalang kampanye mengisolasi Iran terkait dengan program nuklirnya dalam upaya melemahkan Iran itu. Presiden AS Barack Obama rupanya lebih memilih ”Plan B”, yaitu meningkatkan kehadiran militer AS di kawasan Teluk untuk mengawasi gerak gerik Iran.
Kasus penahanan 600 tokoh Sunni oleh pemerintah PM Nouri al-Maliki saat ini ditengarai terjadi akibat pengaruh Iran untuk menyingkirkan musuh-musuhnya dari Sunni.
Aksi penyingkiran tokoh-tokoh Sunni oleh Al-Maliki bisa kembali membangkitkan separatis Sunni di Provinsi Salahudin dan Al Anbar, basis Sunni.
Kini ada isu jaringan rahasia berbau sektarian yang didukung Iran dan Arab Saudi. Isu jaringan rahasia itu mendorong PM Al-Maliki menguasai aparat keamanan dan intelijen Irak.
Dalam periode kedua jabatannya sebagai PM Irak, Al-Maliki kini mengontrol kementerian strategis, seperti kementerian pertahanan, kementerian dalam negeri, dan lembaga keamanan nasional.
AS sebenarnya kurang senang atas kedekatan Al-Maliki dengan Iran. Namun, AS tetap mendukung Al-Maliki karena tidak memiliki alternatif lain.
Al-Maliki selama ini mendorong Iran mendukung rezim Presiden Bashar al-Assad di Suriah yang berasal dari kaum minoritas Syiah Alawit. AS tidak suka ini. Jika Presiden Assad semakin terdesak oleh aksi unjuk rasa rakyat, ia bisa bersandar pada aliansi Syiah yang dipimpin Iran. Jika skenario itu terjadi, Iran akan mengontrol Irak, Suriah, dan Lebanon. Ini adalah peringatan terhadap AS dan Arab Saudi.
Maka, tidak mengherankan jika rezim Bashar al-Assad ditekan agar tidak membawa Iran ke jantung dunia Arab, yakni di Irak dan Suriah. Jadi, perang pengaruh di Irak jauh dari berakhir.