Rekonsiliasi Dimulai

JAKARTA, KOMPAS.com - PSSI mulai menjalankan perintah FIFA dengan menghubungi klub-klub Liga Super Indonesia, yang diberi waktu dua pekan, kembali ke ”rumah” PSSI. Tahapan ini diharapkan jadi ajang rekonsiliasi yang mengedepankan hati nurani demi kemajuan sepak bola Indonesia.

Dalam jumpa pers di kantor PSSI, Jakarta, Jumat (23/12), Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin mengatakan, PSSI mulai Sabtu ini dan paling lambat Senin lusa mengirim surat, yang akan diantar langsung perwakilan PSSI, ke klub-klub Liga Super Indonesia (LSI). Selain ke klub-klub LSI, surat imbauan agar kembali ke kompetisi PSSI juga akan dikirimkan kepada ofisial pertandingan yang berkiprah di kompetisi luar PSSI.

”Surat tidak dikirim melalui pos, tetapi diantar langsung pengurus atau utusan PSSI agar bisa bertemu langsung dengan pengurus klub dan berdiskusi,” kata Djohar, didampingi pengurus lain, termasuk Wakil Ketua Umum PSSI Farid Rahman dan Sekjen PSSI Tri Goestoro.

”Kami berharap, kita semua kembali ke rumah kita. Kita bangun dan kita benahi sepak bola Indonesia,” kata Djohar.

”Kami sepakat memberi kesempatan kepada klub-klub, yang selama ini bermain di kompetisi luar PSSI, dua pekan sejak besok (Sabtu ini, untuk kembali tampil di kompetisi PSSI),” ujarnya.

Kesempatan dua pekan yang diberikan PSSI bagi klub-klub LSI itu lebih panjang daripada contoh yang disebut FIFA dalam surat tertanggal 21 Desember 2011. Di surat itu, Sekjen FIFA Jerome Valcke dan Sekjen Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) Alex Soosay menyarankan PSSI memberi waktu yang pendek, misalnya satu pekan, bagi klub-klub LSI untuk meninggalkan kompetisi LSI dan kembali ke PSSI.

Djohar enggan menjelaskan format dan tawaran seperti apa yang disampaikan ke semua klub LSI agar kembali ke PSSI.

”Ibarat melamar anak orang, kami akan menyampaikan itu langsung ke orangtuanya. Tidak elok jika kami sampaikan itu ke tetangga,” katanya, menganalogikan upaya PSSI itu seperti melamar dalam perkawinan.

Setelah kepengurusan PSSI beralih dari era Nurdin Halid ke Djohar Arifin Husin melalui transisi tidak normal, sebanyak 18 klub menolak tampil di kompetisi resmi PSSI, yang dikelola PT Liga Prima Indonesia Sportindo (LPIS), untuk level profesional. Mereka memilih tampil pada LSI, di bawah PT Liga Indonesia yang dibentuk kepengurusan PSSI era Nurdin Halid.

Langkah itu sebagai protes klub-klub tersebut atas kebijakan PSSI terkait komposisi peserta kompetisi dan hal-hal lain penyelenggaraan liga. Beberapa klub mendapat sanksi dari Komisi Disiplin (Komdis) PSSI. Tentang hal itu, Djohar memberi sinyal, sanksi bagi klub-klub itu bisa dicabut tanpa harus melanggar aturan.

Terkait nasib pemain, Djohar mengatakan, PSSI juga akan menyurati para pemain, termasuk pemain asing, di klub-klub LSI agar tidak menjadi korban dalam konflik ini. Selain itu, PSSI akan menyurati federasi negara asal pemain asing di klub-klub LSI untuk menjelaskan situasi persepakbolaan di Indonesia.

Pakai hati nurani
Terkait persoalan sepak bola di Tanah Air belakangan ini, mantan Manajer Arema Malang Ovan Tobing mengatakan, PSSI harus mengutamakan rekonsiliasi daripada menjatuhkan sanksi bagi klub yang tergabung dalam LSI, walau tindakan itu dibenarkan FIFA.

Rekonsiliasi lebih memberikan harapan bagi masa depan persepakbolaan di Tanah Air. Kepada Kompas di Malang, Jumat, Ovan mengatakan, ancaman sanksi tidak akan efektif.

Menurut Ovan, sudah saatnya pihak-pihak yang berkonflik ini berbicara dengan hati nuraninya. Apa yang sebenarnya hendak diberikan kepada persepakbolaan nasional. Kini, semua berpegang pada egoisme masing-masing. Semua mengklaim berpegang pada statuta.

”Masyarakat bukan dipertontonkan dengan prestasi sepak bola kita, melainkan pertengkaran, saling tuduh, dan menyalahkan. Lama-lama masyarakat bisa apatis terhadap sepak bola,” kata Ovan tegas.

Mantan Pelatih Persebaya Surabaya yang juga pemain nasional era tahun 1960-an, Andy Slamet, berpendapat senada. Pihak yang terlibat konflik hanya mengedepankan egoisme masing-masing. Dia mengusulkan moratorium kompetisi

Pemerintah tolak KLB
Di Bogor, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi A Mallarangeng menyarankan, polemik di tubuh PSSI diselesaikan melalui mekanisme arbitrase olahraga yang dimediasi KONI/KOI. Andi tidak sependapat jika polemik itu diselesaikan melalui Kongres Luara Biasa (KLB) PSSI.

”Mekanisme arbitrase olahraga ada di KONI/KOI, ada di FIFA. Kalau PSSI dianggap melakukan kesalahan, selesaikan dengan arbitrase, bukan ke KLB lalu mengganti kepengurusan. Ini (kepengurusan) baru tiga bulan, (KLB) tidak pas,” kata Andi.

Guna mempertemukan pihak yang berseberangan di PSSI, dia meminta Ketua KONI/KOI Tono Suratman untuk memediasi. Andi menolak pemerintah turut campur dalam penyelesaian konflik PSSI.