Struktur Kokoh, Gorong-gorong Belum Dibongkar

JAKARTA, KOMPAS.com — Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta belum bisa secepatnya membongkar gorong-gorong yang dianggap sebagai penyebab melubernya air Kali Krukut ke permukiman warga Kampung Pulo. Kokohnya struktur gorong-gorong yang dibangun Korps Marinir Cilandak menjadi alasan terhambatnya pembongkaran.

"Menurut mereka (Dinas PU), struktur gorong-gorong sangat kuat. Jadi, pembongkaran tidak bisa secepatnya dilakukan," ungkap Syafruddin Ngulma Simeuleu, Komisioner Komnas HAM, seusai meninjau lokasi banjir Kampung Pulo, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Rabu (28/12/2011).

Meski demikian, Ketua Sub-Komisi Mediasi Komnas HAM ini mengaku cukup puas dengan langkah nyata yang diambil Dinas PU DKI Jakarta bersama Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane di Kampung Pulo.

Pemerintah saat ini telah mengambil tiga langkah penanggulangan sekaligus, yaitu pembangunan saluran air baru, pembangunan waduk, dan tanggul air. "Dinas PU telah membuat saluran selebar 2-3 meter di sepanjang sisi gorong-gorong," ungkap Syafruddin.

Selain itu, pembangunan tanggul yang dijanjikan dalam pertemuan pejabat teknis Pemprov DKI Jakarta dengan Komnas HAM pada 4 Desember lalu saat ini dalam tahap pengerjaan. Untuk mengantisipasi melubernya banjir dari Kali Krukut yang permukaan airnya lebih tinggi dari lokasi permukiman warga, pemerintah telah membangun tanggul. "Rencananya, tanggul akan dibangun dari RT 14-RT 1 (RW 03 Kampung Pulo)," kata Syafruddin.

Tanggul diharapkan akan menahan aliran air saat terjadi banjir besar. Luberan air yang tersisa diharapkan bisa dialirkan melalui saluran air yang sedang dibangun. Proyek ini diharapkan telah selesai pada awal Januari. Komnas HAM untuk kali kedua meninjau langsung permukiman warga korban banjir Pondok Labu, setelah sebelumnya peninjauan diadakan pada Selasa, 22 November.

Dalam peninjauan yang dimulai pukul 11.00 siang tadi, Syafruddin didampingi empat staf Komnas HAM, yaitu Elly Dinayanti, Ernawati, Reminda Sihole, dan Ridha Wahyuni. Selain bertemu dan berdialog dengan warga serta perwakilan pemerintah yang sedang mengerjakan proyek penanganan banjir, Komnas HAM juga mengelilingi permukiman warga lima RT yang terkena dampak langsung banjir Kali Krukut dalam sembilan bulan terakhir.

Komnas HAM berharap langkah yang telah diambil pemerintah dapat memberikan jaminan kepada warga yang berhak atas hidup, rasa aman, dan lingkungan hidup yang sehat.