Indonesia Terasa Jauh di Perbatasan...

Hasidah (48) duduk menonton siaran televisi di ruang depan rumah panggungnya yang berdiri di tepi Sungai Aji Kuning, Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. Siang itu, acara yang ditontonnya adalah sebuah berita di TV3, yang merupakan stasiun televisi negara tetangga, Malaysia. Harry Susilo, Lukas AP, dan Prasetyo EP

Di ruangan itu juga ia biasa menerima tamu yang datang. Hebatnya, untuk menyuguhkan secangkir teh kepada tamunya, ia harus pergi dulu ke Malaysia. Tetapi, jangan dibayangkan ia terbang dulu untuk membeli teh produksi negeri tetangga itu. Hasidah hanya perlu melewati pintu yang menghubungkan ruang depan rumahnya dan dapur untuk ke Malaysia. Itulah uniknya rumah Hasidah yang terletak di Dusun Abadi RT 2 Desa Aji Kuning.

Rumah itu berdiri di dua negara! Bagian depan rumah berada di wilayah Indonesia, sedangkan bagian dapur di wilayah Malaysia. Kamar tidurnya di wilayah Indonesia, tapi kamar mandinya di wilayah Malaysia.

Artinya, ia tidur di Indonesia, dan jika akan ke kamar mandi atau memasak ia harus pergi ke Malaysia. Dalam sehari, tak terhitung ia harus bolak-balik Indonesia-Malaysia. ”Itu rumah terpanjang di dunia, membentang dari Indonesia sampai ke Malaysia,” demikian kelakar salah satu tetangga Hasidah.

Hasidah tidak perlu paspor untuk pergi ke Malaysia. Ia cukup melewati pintu tengah rumahnya. Rumah Hasidah dan sejumlah rumah lain di Desa Aji Kuning dibangun tepat di garis perbatasan Indonesia-Malaysia. Rumah Hasidah menjadi salah satu penanda paling kentara meleburnya perbatasan di Sebatik. Dalam banyak hal, penduduk di Sebatik justru lebih dekat atau tepatnya bergantung kepada Malaysia.

Jika bukan Malaysia, warga di perbatasan itu bakal kelaparan karena hampir semua bahan kebutuhan pokok didatangkan dari Tawau, Negara Bagian Sabah, Malaysia, yang ditempuh 45 menit menggunakan perahu mesin atau 30 menit dengan speedboat menyeberangi laut.

Warga biasa mendatangkan beras, gula pasir, garam, minyak goreng, gas elpiji, semen, susu, bensin, air bersih, bahkan batu dari Tawau. Gas elpiji di Tawau ini produksi Shell dan Petronas.

Warga tidak mendatangkan barang dari Indonesia, seperti Tarakan, karena jarak tempuhnya lebih lama dan harganya jauh lebih mahal. Sebagai perbandingan, ongkos perahu ke Tawau 10 ringgit (Rp 28.000) per orang sekali jalan, sedangkan dari Pelabuhan Sei Nyamuk di Sebatik ke Tarakan Rp 175.000.

Harga beras di Sebatik saat ini sekitar 2 ringgit per kilogram, gula pasir 3 ringgit per kg, gas elpiji 14 kg (Petronas) sekitar 39 ringgit. Barang itu sebagian didatangkan secara ilegal.

Mereka mengistilahkannya dengan ”smokol”. Barang itu masuk melalui perahu-perahu bermotor dari Tawau menuju dermaga-dermaga kayu di sungai-sungai yang berada di desa perbatasan. ”Itu barangkali cara lidah mereka mengucapkan kata smuggle (menyelundupkan),” kata Jusuf Serang Kasim, mantan Wali Kota Tarakan.

Menurut warga, mereka terpaksa mendatangkan barang dari Malaysia karena Pemerintah Indonesia tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka. ”Bukan warga bermaksud melawan pemerintah, tetapi penuhi dulu kebutuhan mereka. Tentu warga tidak mau kelaparan,” kata Muhammad Ali, Kepala Urusan Pembangunan Desa Sei Limau, Kecamatan Sebatik Barat.

Warga juga menjual produk perkebunan seperti sawit dan kakao ke Tawau. ”Kalau Pemerintah Indonesia bisa menyediakan pabrik pengolah sawit di sini, tentu petani tidak perlu menjualnya ke Tawau. Petani akan diuntungkan, demikian juga Indonesia,” lanjutnya.

Tak hanya itu, warga pun sehari-hari lebih banyak menikmati siaran televisi milik Pemerintah Malaysia, mulai dari TV1, TV2, dan TV3. Karena itu, masyarakat di daerah perbatasan lebih mengetahui perkembangan politik dan demokrasi di Malaysia daripada di Indonesia.

Kondisi lebih gawat terjadi di kawasan perbatasan darat seperti Krayan, Kabupaten Nunukan. Tidak adanya akses darat ke wilayah lain Indonesia membuat harga barang sangat mencekik warga. Sebagai gambaran, harga satu kilogram gula pasir Rp 14.000, bensin Rp 20.000 per liter, dan harga semen mencapai Rp 500.000 per zak.

Camat Krayan Samuel ST Padan mengakui, tidak adanya akses darat ke Malinau dan Nunukan menyulitkan warga membeli kebutuhan pokok selain dari Malaysia. Samuel sudah berkali-kali menyampaikan kondisi itu kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Pemerintah Provinsi Kaltim, tetapi belum ada realisasi.

Okupasi

Adri Patton, Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman, dan Daerah Tertinggal Kaltim, menyebut apa yang terjadi di perbatasan itu semacam okupasi oleh Malaysia. ”Malaysia menata dengan baik wilayah perbatasan, memenuhi semua kebutuhan. Akibatnya, masyarakat Indonesia lebih tertarik dengan Malaysia. Ini adalah semacam praktik effective occupation,” kata Patton.

Terputusnya kegiatan warga perbatasan dengan ekonomi, sosial, dan politik nasional adalah buah kebijakan yang berpusat di Jawa, membuat kawasan perbatasan terabaikan. Patton mengatakan, perbatasan seharusnya jadi beranda depan Indonesia.

Bukan cuma etalase yang bisa menimbulkan citra baik suatu negara, perbatasan juga penting dari sisi ekonomi dan keamanan. ”Terabaikannya perbatasan menjadikannya mudah dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal, seperti illegal logging, trafficking, dan illegal fishing,” kata Patton.

Mengawasi kawasan perbatasan itu bukan perkara mudah. Sebatik hanyalah sedikit dari peliknya wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kaltim yang panjangnya mencapai 1.038 kilometer. Luas wilayah perbatasan Kaltim keseluruhan mencapai 15 kecamatan dengan total 57.731,64 kilometer persegi atau 23,54 persen dari luas provinsi.

Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk mengatakan, pemerintahannya berkomitmen memperbaiki infrastruktur di perbatasan. Namun, untuk saat ini yang menjadi prioritas adalah pembangunan jembatan udara. ”Kami ingin memperbaiki terlebih dahulu lapangan udara di perbatasan,” kata Awang seusai acara Hari Ibu di Lamin Etam, Samarinda.

Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Yepta Berto, mengakui, pembangunan daerah perbatasan masih sebatas wacana karena kebijakan masih terpusat di kota-kota besar. ”Kalau tidak teriak-teriak untuk dialokasikan dana mungkin tidak akan dibangun,” ujar Yepta, asal dari Krayan dengan daerah pemilihan Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, dan Tarakan.

Yepta seolah seperti berjuang sendiri karena anggota DPRD lainnya tidak mengerti persoalan perbatasan secara nyata. Ini tidak terlepas dari jumlah konstituen di perbatasan yang tidak sebanyak di kota besar.

Pertimbangan DPRD dan pemerintah belum berpijak pada kebutuhan rakyat, tetapi berkaitan dengan kepentingan politik. Akibatnya, kawasan perbatasan yang seharusnya menjadi beranda terdepan justru menjadi pekarangan belakang. Warga merasakan Indonesia begitu jauh....

Besok: Elite Penikmat Demokrasi