Maaf, Jakarta Tak Bisa Kerja Sendirian...

JAKARTA, KOMPAS.com — Penanganan banjir di DKI Jakarta terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik dengan melakukan normalisasi sungai, membenahi saluran air, membangun waduk, maupun lainnya. Namun, upaya penanganan tersebut juga harus dilakukan bersama dengan kota-kota penyangga lain.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Arfan Arkili, mengatakan, penataan tata ruang sebagai salah satu langkah penanganan banjir di Jakarta tidak dapat dilakukan secara sepihak. Upaya tersebut harus terkoordinasi juga dengan daerah penyangganya, yaitu Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, dan Cianjur.

"Kalau tidak seperti itu, ada kemungkinan air akan terus turun dengan derasnya," kata Arfan, di Jakarta, Selasa (3/1/2012).

Hal tersebut sebetulnya sudah tertuang dalam Perpres 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Dalam peraturan itu disebutkan tentang keterpaduan dalam penyelenggaraan pembangunan antara daerah-daerah tersebut.

"Ada peraturannya. Jadi, sudah seharusnya semua saling terpadu satu sama lain," ujar Arfan.

Tidak hanya itu. Koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat juga diperlukan. Hal itu mengingat ada 13 sungai yang mengaliri Jakarta dan merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat. Untuk itulah, lanjut Arfan, pengelolaan dan perawatannya harus dilakukan bersama-sama.

"Wewenangnya ada di pusat. Jadi, pemerintah daerah mau bertindak cepat juga sering kesulitan. Karena itu, mari saling membantu dan mendukung," tandasnya.