Menko Polhukam Cari Solusi Soal Perbedaan Polri dan Komnas HAM

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto enggan berkomentar banyak perihal perbedaan data antara Polri dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait insiden Bima. Pasalnya, Djoko mengaku belum mendapat informasi langsung dari kedua institusi tersebut. "Sekarang saya belum bisa komentari. Besok baru kita akan bertemu Polri dan Komnas HAM membahas perbedaan-perbedaan itu," ujar Djoko usai menghadiri acara HUT Bakorkamla di Graha Marinir, Jakarta, Kamis (5/1/2011).

Djoko menilai kedua video yang dimiliki Polri dan Komnas HAM saat ini adalah data riil mengenai aksi pembubaran pengunjuk rasa di Pelabuhan Sape. Video itu, kata Djoko, harus ditelaah dan dicocokkan terlebih dahulu agar kebenarannya dapat dibuktikan. "Jadi nanti kita cari solusi yang terbaik, penyebabnya apa, siapa yang melanggar dalam peristiwa itu," kata Djoko.

Setelah melakukan investigasi di Bima pada akhir Desember 2011, Komnas HAM mengeluarkan sejumlah data berbeda dengan kepolisian menyangkut jumlah korban tewas dan luka berat. Menurut temuan Komnas HAM, korban tewas dalam peristiwa itu berjumlah tiga orang, sementara data polisi dua orang tewas.

Selain itu, menurut Komnas HAM, jumlah korban luka berat berjumlah 30 orang, sedangkan polisi mencatat hanya 10 orang luka berat. Komnas juga mengeluarkan tujuh rekomendasi kepada Kepala Polri. Mereka meminta agar Kapolri terus melakukan penyelidikan secara independen dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh jajaran aparat kepolisian yang diduga telah melakukan berbagai bentuk pelanggaran HAM.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution, di Jakarta, Selasa (3/1/2012), kembali menekankan, bahwa jumlah korban tewas dari kisruh di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, hanya dua orang, yaitu Arif Rahman (18) dan Syaiful alis Fu (17). Ia membantah polisi sengaja menyembunyikan data korban tewas kisruh Bima.