Peran Polri Diproporsionalkan
”Peran polisi bukan dipereteli, tetapi disinkronkan dan diproporsionalkan,” ujar Agus seusai rapat bidang di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin (9/1), di Jakarta. Dalam RUU itu, peranan TNI juga tak diperkuat, tetap bertugas pokok menjaga kedaulatan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menyatakan, kepolisian menjalankan fungsi negara dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, dalam RUU Keamanan Nasional disebutkan, penentuan keamanan nasional menjadi kewenangan Dewan
RUU Keamanan Nasional, menurut Agus, menata dan menyinkronkan tugas TNI dan Polri dalam bidang keamanan agar pas. Ia juga membantah RUU itu disusun TNI. ”Itu dibahas bersama,” ujarnya.
Sebaliknya, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo dalam pertemuan dengan warga dan jajaran pemerintah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin, tak menjawab pertanyaan terkait RUU Keamanan Nasional. Pertanyaan itu sempat mencuat dan dilontarkan kepada Timur. Hingga acara selesai, ia tetap tak menjawab.
Di Jakarta, pimpinan Polri juga enggan menanggapi RUU Keamanan Nasional. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution menjawab, ”Saya kira kita akan pelajari dan akan disosialisasikan. Nanti, baru ditanggapi.” Sepanjang tak bertentangan dengan UU lain, RUU Keamanan Nasional diikuti. ”Saya kira ini masih RUU. Masih berbagai kemungkinan yang bisa dibahas.” tuturnya.
Namun, Saud memastikan tak ada tekanan kepada Polri agar menerima RUU Keamanan Nasional. ”Dalam era sekarang tidak ada tekanan,” katanya.
Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Istana Presiden, Jakarta, Senin, menegaskan, RUU Keamanan Nasional yang memprakarsai pembentukan Dewan Keamanan Nasional ditujukan untuk menjamin sinergi dan harmonisasi di antara elemen yang terlibat dalam keamanan nasional. ”Indonesia perlu memiliki UU itu karena bisa memberikan jaminan stabilitas keamanan,” ujarnya.
Dalam RUU Keamanan Nasional, pemerintah mengajukan perubahan, yakni kewenangan dalam bidang keamanan menjadi domain Dewan Keamanan Nasional. Pada RUU itu disebutkan, pengelolaan keamanan nasional harus dilaksanakan semua
Menurut Julian, RUU Keamanan Nasional tak hanya mengatur peran dan fungsi Polri. Lebih dari itu, RUU ini juga mengatur keamanan dari perspektif lebih luas yang melibatkan banyak elemen. ”Jika ada hal substantif yang perlu ditambahkan, bisa dilakukan lewat pembahasan antara pemerintah dan Komisi I DPR,” tuturnya. RUU itu sudah diserahkan oleh pemerintah kepada DPR. Namun, belum ada pembahasan bersama.
Julian menjelaskan, semangat dasar RUU Keamanan Nasional adalah untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan keamanan nasional. Indonesia memiliki berbagai UU yang terkait dengan keamanan nasional. ”Bagaimana pelaksanaan semua UU itu menjadi sinkron, menjadi sinergis,” ungkapnya.
RUU Keamanan Nasional tak ubahnya payung besar yang memayungi setiap aspek yang terkait dengan keamanan nasional. Keamanan nasional diatur di bawah Dewan Keamanan Nasional yang dipimpin Presiden.
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji mengingatkan, apabila melepaskan kewenangan Polri dari fungsi keamanan, RUU Keamanan Nasional justru bertentangan dengan UUD 1945 dan Ketetapan MPR. UUD 1945 hasil perubahan menempatkan fungsi polisi pada kewenangan yang terkait keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kerangka penegakan hukum.
Dalam Pasal 30 Ayat (3) UUD 1945 disebutkan, TNI sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum (Ayat 4).
Oleh sebab itu, menurut Indriyanto, jika kewenangan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum dialihkan ke Dewan Keamanan Nasional, akan terjadi tumpang tindih kewenangan dengan instansi lain. Kewenangan Dewan Keamanan juga harus diperjelas.(ans/nwo/fer/ren/ato/edn/ong/nta)
