KAI Usulkan Satu Tarif

Kompas.com - 20/01/2012, 03:31 WIB

Jakarta, Kompas - Untuk mengurangi kepadatan penumpang kereta rel listrik, PT KAI berencana memberlakukan tarif tunggal dengan satu kelas pelayanan kereta di Jabodetabek. Dengan begitu, investasi dan pengembangan KRL bisa dipercepat. Perusahaan akan membicarakan masalah satu tarif ini dengan pemerintah.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Ignasius Jonan, Kamis (19/1), mengatakan, tarif tunggal pelayanan kereta di Jabodetabek ini akan membantu pengembangan investasi KRL di masa depan.

”Dari perhitungan kami, tarif tunggal yang ekonomis adalah Rp 5.000-6.000 per penumpang untuk semua tujuan KRL di Jabodetabek. Masih dimungkinkan subsidi dari pemerintah untuk mengurangi tarif kereta itu. Namun, subsidi harus diberikan untuk semua penumpang KRL,” ujar Jonan di sela-sela kunjungan ke Pengawas Urusan Kereta dan Depo di Jabodetabek.

Dengan tarif itu, semua perjalanan dilayani dengan KRL berpendingin ruangan. Saat ini ada dua kelas pelayanan KRL, yakni ekonomi dan Commuterline.

KRL ekonomi mendapatkan subsidi berupa public service obligation (PSO) dari pemerintah, tetapi nilainya hanya Rp 800-Rp 900 per orang. Subsidi ini tidak setara dengan selisih tiket antara KRL ekonomi dan Commuterline. Sebagai contoh, tarif KRL ekonomi Bogor Rp 2.000 atau Rp 2.900 dengan PSO. Sementara tiket KRL Commuterline Bogor Rp 7.000.

Ketimpangan dana ini membuat pengembangan KRL sulit karena operasionalisasi KRL ekonomi harus ditutup dengan KRL Commuterline. Sementara PT KAI sudah ditugaskan Presiden untuk mengembangkan KRL Jabodetabek.

Dari perhitungan PT KAI, agar KRL sanggup mengangkut 1,2 juta penumpang per hari, dibutuhkan dana pengembangan Rp 5 triliun. Dana itu untuk pembelian 1.400 kereta dengan nilai Rp 1,4 triliun, perbaikan prasarana Rp 3,1 triliun, dan fasilitas pendukung Rp 500 miliar.

Dengan tarif tunggal Rp 6.000, Jonan optimistis bisa berinvestasi membeli KRL baru mulai tahun 2020. Semakin besar komponen tarif, semakin cepat pengadaan KRL baru bisa dilakukan.

Rencana ini, kata dia, akan dibicarakan dengan Kementerian Perhubungan selaku pemilik KRL ekonomi.

Secara terpisah, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan Bambang S Erfan mengatakan, kementerian belum membahas secara khusus mengenai tarif tunggal KRL.

”Kita ketahui, masih ada kelompok masyarakat yang memang memerlukan angkutan berbiaya murah. Karena itu, masalah tarif tunggal KRL harus dibahas dulu,” ujar Bambang.

Dia mengatakan, pembahasan tentang tarif tunggal itu juga dibutuhkan untuk menentukan kemungkinan jumlah dan cara pemberian subsidi kepada masyarakat.

Agus Imansyah, penumpang KRL, menyambut baik rencana tarif tunggal ini. ”Hanya, tarif ini perlu murah, kalau bisa di bawah Rp 5.000. Selisih tarif dan biaya operasional harus disubsidi pemerintah. Alasannya, masih ada penumpang dengan kemampuan ekonomi pas-pasan,” kata Agus.

Di sisi lain, tarif tunggal ini akan memicu penambahan penumpang karena tarif KRL semakin kompetitif daripada moda transportasi lain. Karena itu, PT KAI juga harus mengantisipasi kemungkinan penambahan penumpang ini. (ART)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau