Tank Leopard Dihadang Mosi Parlemen Belanda

DEN HAAG, KOMPAS.com — Niat Pemerintah Belanda menjual peralatan militernya ke Indonesia menghadapi mosi parlemen yang meminta supaya transaksi itu tidak dilakukan. Indonesia dinilai belum juga menghormati hak asasi manusia, terutama di Papua. Dikhawatirkan, kalau dibeli Indonesia, tank Leopard yang diobral itu akan digunakan untuk menghajar rakyat sendiri.

Mosi tidak melakukan penjualan senjata itu diajukan oleh Arjan El Fassed, anggota parlemen fraksi GroenLinks, keturunan Palestina Belanda. Alasannya tidak ada yang baru: Indonesia pernah melanggar hak asasi manusia di Aceh, Timor Timur, dan sekarang masih terus Papua.

Belakangan pers Belanda memang ramai memberitakan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, misalnya kekerasan di Papua pada Oktober silam ketika berlangsung Kongres Papua. Apa yang oleh Jakarta disebut langkah separatisme itu menewaskan enam orang. Begitu pula pengejaran kalangan Ahmadiyah yang disebut sebagai tidak bebas di negeri yang sudah merdeka.

Akankah Pemerintah Belanda mengikuti kemauan parlemen?

Kalau mosi ini dituruti, dalam arti penjualan tank Leopard batal, hubungan Belanda-Indonesia akan terganggu. Sebaliknya, kalau mosi ini tidak dituruti, hubungan dengan Indonesia memang akan lancar, tetapi Pemerintah Belanda akan bermusuhan dengan parlemennya sendiri. Bisa-bisa muncul ketegangan yang akan mengganggu stabilitas pemerintahan minoritas Perdana Menteri Mark Rutte.

Bagi Profesor Nico Schulte Nordholt, pengamat hubungan Indonesia-Belanda, yang penting, walaupun menentang, mosi parlemen ini sebenarnya tidak melarang. Artinya, pemerintah tetap bisa menjual tank Leopard kepada Indonesia. Kalau kelak Pemerintah Belanda bertransaksi dengan Pemerintah Indonesia, partai-partai yang tetap mendukung koalisi ini tidak akan menentang pemerintah. Diakuinya, hal ini tidak terlalu sering terjadi.

Pemerintah Belanda sekarang terdiri dari dua partai, partai kristen demokrat CDA dan partai liberal konservatif VVD. Keduanya berkoalisi dan mendukung penjualan tank Leopard ke Indonesia. Akan tetapi, masih ada partai ketiga yang tidak resmi mendukung koalisi sehingga kabinet minoritas ini memerintah. Itulah PVV pimpinan Geert Wilders. Menariknya, PVV mendukung mosi yang menentang penjualan tank kepada Indonesia. Namun, kalau kelak tank Leopard itu jadi dijual, menurut perhitungan Nordholt, sebagaimana diberitakan Radio Nederland, Kamis (19/1/2012), PVV tidak akan menjatuhkan kabinet.

Dengan demikian, diduga keras penjualan ini tetap akan berlangsung. Bagi Den Haag, dalam kondisi perekonomian seret sekarang, sangat penting untuk menjual sebanyak mungkin perlengkapan militer. Kementerian Pertahanan Belanda harus menghemat sampai 1 miliar euro sehingga setiap euro tentu akan disambut baik.

Musim semi Arab

Menariknya, mosi parlemen ini memperoleh dukungan mayoritas. Padahal, mereka tahu bagi Indonesia tank itu sebenarnya tidak terlalu bermanfaat. ”Benarkah negara kepulauan seperti Indonesia butuh tank-tank untuk mempertahankan diri dari ancaman dari luar negeri?” Tanya Nordholt. Belum lagi kalau melihat keadaan alam Indonesia yang bergunung-gunung yang jelas tidak cocok untuk tank Leopard.

Dengan demikian, kalau memang dibutuhkan, tampaknya Indonesia akan mengerahkan tank itu menghadapi para demonstran di jalan-jalan protokol kota-kota besar di Jawa. Di sinilah makna mosi parlemen itu. Dikhawatirkan tank itu akan digunakan untuk melanggar hak asasi manusia.

Namun, menurut penilaian Nordholt, masalah hak asasi manusia ini tidak hidup terlalu kuat dalam opini publik Belanda. Andai kata Pemerintah Belanda berani menentang mosi parlemen, dan kemungkinan ini ada, menurut perhitungan Nordholt paling banter hanya akan ada protes selama sehari, tidak akan lama. Opini publik Belanda sekarang lebih mengkhawatirkan euro dan kesempatan kerja. Ini artinya masalah lain, seperti hak asasi manusia, tidak memperoleh perhatian khusus.

Pendapat seperti inilah yang ditentang Arjan El Fassed. Dalam menjelaskan mosinya, anggota parlemen ini menekankan bahwa penjualan tank Belanda ke Bahrain dan Mesir serta suku cadang ke Arab Saudi telah dipermalukan dengan musim semi Arab. Rezim-rezim pelanggar hak asasi telah berjatuhan, padahal sebelumnya mereka menghadapi kaum demonstran dengan panser yang dibeli di Barat.

Juklak ekspor Eropa

Indonesia sudah terlebih dahulu mengalami demokratisasi. Ini memberi kesempatan bagi pemerintahan Den Haag menjual senjata dan terus memperbaiki hubungan dengan Indonesia. Akan tetapi, Profesor Nordholt berpendapat penjualan tank ini sebenarnya bukan soal hubungan baik dengan Indonesia. ”Ada satu hal yang lebih mendesak lagi,” kata guru besar ini, ”yaitu keadaan keuangan dan ekonomi Belanda.” Kebutuhan Belanda yang mendesak adalah menjual sebanyak mungkin peralatan militernya dengan harga baik.

”Saya kira dalam hal ini kepentingan sendiri lebih kuat daripada keinginan memelihara hubungan baik dengan negara seperti Indonesia.” Menurut Nordholt, Pemerintah Belanda sudah memperhitungkan kalau perlengkapan militer ini tidak terjual, akan lebih banyak orang harus di-PHK sehingga tingkat pengangguran meningkat.

Yang jelas, parlemen Belanda tidak tinggal diam. Begitu tahu terus berlangsung perundingan dengan Indonesia, bahkan konon kedua negara saling kunjung mengenai rencana penjualan ini, Arjan El Fassed melayangkan pertanyaan tertulis. Tidak tanggung-tanggung lagi, dua menteri jadi sasaran surat itu, Menteri Pertahanan Hans Hillen dan Menteri Luar Negeri Uri Rosenthal.

Salah satu pertanyaan yang diajukannya adalah, sudahkah Indonesia diberi tahu bahwa menurut Juklak Ekspor Senjata Uni Eropa sebenarnya Belanda tidak boleh mengekspor senjata ke Indonesia? Dalam juklak ini memang tertera negara-negara anggota Uni Eropa, jadi termasuk Belanda, dilarang mengekspor senjata ke negara yang tidak menghormati hak asasi manusia dan beresiko konflik bersenjata di negara tujuan.