Kursi untuk Badan Anggaran Bisa untuk Beli Rumah
Komala Sari (30), wanita yang bekerja sebagai pemulung, berhenti sejenak di pinggir jalan di daerah Kembangan, Jakarta Barat. Sebuah gerobak besar, yang dibawanya, bukan hanya berisi kardus bekas, melainkan juga dua anaknya yang masih kecil, Arman (6) dan Kamia (2,5).
Arman dan Kamia tertidur lelap di atas gerobak, meskipun angin malam berembus. Debu dan asap kendaraan beterbangan serta suara kendaraan yang memekakkan telinga tak mengganggu nyenyak tidur mereka.
Komala tidak tahu-menahu proyek renovasi ruangan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR, termasuk pembelian kursi untuk mengisi ruangan baru itu, yang setiap kursi dilaporkan senilai Rp 24 juta. Ia juga tak tahu biaya renovasi itu sebesar Rp 20,3 miliar.
”Enggak paham saya,” kata Komala, ketika ditanya apakah tahu cerita pembelian kursi untuk ruangan Banggar DPR itu. Namun, uang sebesar Rp 24 juta sangat berarti bagi dirinya.
Bila memiliki uang sebesar itu, ia membayangkan dapat membeli atau membuat sebuah rumah petak. ”Kalau dapat uang segitu, saya bisa beli rumah petak dari kayu,” kata Komala. Harga rumah petak itu berkisar Rp 15 juta-Rp 20 juta.
Jika bisa membeli rumah sangat sederhana sekali itu, alias rumah petak, Komala tidak perlu lagi mengontrak rumah petak. ”Sekarang, saya ngontrak. Per bulan Rp 300.000,” tuturnya lagi.
Selain membeli rumah petak, Komala membayangkan juga dapat menggunakan sisa uangnya untuk membuka sebuah warung kecil. ”Kalau uda punya warung, saya kan tidak usah cari kardus. Kalau cari kardus, anak saya kena angin terus,” katanya.
Komala memang mencari kardus bekas sejak pukul 18.00 sampai pukul 23.00. Kardus yang sudah diperoleh ditumpuk selama seminggu. Setelah
Pada pagi hari sampai siang, Komala mencari tambahan uang dengan menjadi pembantu rumah tangga. Dari pekerjaan itu, ia mendapatkan upah Rp 300.000 per bulan.
Rakyat di tingkat akar rumput memang harus berjerih payah mencari uang. Bagi Komala, uang tidak hanya untuk nafkah, tetapi menghidupi empat anaknya. Selain Arman dan Kamia, Komala juga memiliki dua anak, yaitu Riki yang kini kelas VI SD dan Santi (kelas III SD).
Sayangnya, penggunaan miliaran rupiah anggaran negara yang disedot dari pajak rakyat cenderung ”jorjoran”, terkesan tidak arif dan tidak bijak. Penggunaan anggaran berlebihan dan di luar batas kewajaran, mungkin juga terjadi di semua kementerian dan lembaga negara lain, tentu menggores dan melukai rasa keadilan masyarakat.
Uang sebesar Rp 20,3 miliar untuk renovasi ruang Banggar DPR seharusnya dapat dipangkas dan dihibahkan untuk kebutuhan rakyat. Misalnya, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi pedesaan, sampai kualitas penjara anak di bawah umur.
Bukankah masih banyak sekolah-sekolah yang buruk. Bahkan, satu ruang kelas harus diisi dengan dua kelas dengan pemisah ruangan berupa tripleks.
