Pramono: KPK Jangan Setengah Hati Usut Proyek DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar tak setengah hati mengusut dugaan penyimpangan dalam proyek-proyek di DPR. KPK harus mengusut sampai tuntas.

"Sebab ini sudah mendapat sorotan luar biasa dari publik," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Kompleks DPR, Selasa (24/1/2012).

Pramono mengaku bahwa pimpinan DPR akan membantu KPK. Siapapun anggota atau pimpinan Dewan yang dipanggil KPK untuk diperiksa, kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, harus menghadiri.

Pramono menambahkan, dalam rapat pimpinan DPR pekan lalu, pimpinan sepakat penyusunan anggaran dilakukan lebih transparan. "Perlu dibuka secara resmi kepada publik supaya semuanya ada akuntabilitas terhadap apa yang terjadi dalam penyusunan anggaran tadi," kata dia.

Selain itu, lanjut Pramono, pimpinan akan lebih berhati-hati ketika menyetujui usulan anggaran untuk rumah tangga DPR. Pimpinan akan mengecek detail setiap usulan.

Seperti diberitakan, Ketua DPR yang juga Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Marzuki Alie bersama Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh melaporkan berbagai proyek di DPR ke KPK. Salah satu proyek itu adalah renovasi ruang Badan Anggaran yang menghabiskan uang senilai Rp 20,3 miliar.

Badan Kehormatan DPR dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tengah menyelidiki proyek itu. BK menduga ada penyimpangan lantaran ruangan tak terlalu mewah.