Modus KTP Dukungan, Beli dari Bank

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, beragam kecurangan di pilkada terjadi karena sejumlah calon kecanduan kekuasaan. Mereka melakukan banyak cara untuk mendapatkan kursi sebagai kepala daerah. Namun, belum tentu semua calon menjadi pemimpin daerah yang baik dan mampu membangun daerahnya.

"Semua pemilu pasti diwarnai kecurangan. Pemilu yang sah sekalipun ada kecurangannya. Kemudian setelah terpilih muncul oligarki dan kecanduan kekuasaan," ujar Mahfud dalam seminar terkait pelaksanaan pemilukada di Ballroom Hotel Sultan, Rabu (25/1/2012).

"Kekuasaan ini mencandu, di mana orang sudah berkuasa, sudah selesai dua kali memimpin, tetapi masih mau daftar lagi dengan berbagai cara. Kalau gagal, lantas istrinya yang masuk atau anaknya yang masuk," tuturnya.

Akibat kecanduan kekuasaan ini, kata Mahfud, ada peserta pilkada yang memunculkan modus baru, seperti membeli salinan kartu tanda penduduk (KTP) di bank. Dari situ, si calon akan mendaftarkan jumlah pendukungnya, seolah-olah itu dikumpulkan langsung dari pemilik KTP.

"Misalnya untuk calon perorangan, memenuhi syarat, KTP-nya lengkap untuk persyaratan lolos kualifikasi. Tapi ternyata KTP-nya mengambil dari bank, bukan dari dukungan pendukungnya. Biasanya, kan, untuk jadi nasabah bank, kan, harus menyerahkan KTP. Nah, itu diambil semua dipinjam ke bank, dibayar, lalu dianggap sebagai pendukung," ungkapnya.

Berbagai cara untuk mendapatkan kursi kekuasaan ini, kata Mahfud, tidak berarti dilegalkan begitu saja. MK, kata dia, berhak membatalkan orang-orang yang melakukan pelanggaran dengan cara demikian.

"Pilkada juga belum tentu menampilkan pemimpin terbaik karena pemimpinnya masuk penjara, muncul pragmatisme, yang penting menang, menipu aparat dan rakyat, dan melakukan penyimpangan Terjadi kecanduan kekuasaan, penggunaan anggaran negara. Ini harus dicegah. Jika terbukti dan tidak memenuhi unsur, kami batalkan," paparnya menegaskan.