Sejak Awal Foke-Prijanto Tidak Akur

JAKARTA, KOMPAS.com - Alasan pengunduran diri Prijanto sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta akhirnya terjawab. Prijanto merasa kehadirannya tidak pernah dianggap oleh Gubernur Fauzi Bowo (Foke) sehingga membuat suasana kerja tidak kondusif dan tidak bisa produktif.

Alasan ini dikemukakan Prijanto dalam bukunya, Kenapa Saya Mundur dari Wagub DKI, yang dibagikan kepada wartawan dan para pendukungnya di Balai Kota, Rabu (25/1/2012).

”Saya tidak bisa menjalankan amanah dan kepercayaan yang saya terima. Oleh karena itu, saya kembalikan dengan permintaan maaf yang setulus-tulusnya. Ini juga demi martabat diri saya,” kata Prijanto menegaskan.

Prijanto tidak menyampaikan alasan ini di depan sidang paripurna DPRD DKI karena sidang yang dijadwalkan digelar kemarin ternyata batal dilaksanakan. Penyebabnya, jumlah anggota DPRD yang hadir dalam sidang itu tidak memenuhi kuorum.

Menurut pemimpin sidang, Ferrial Sofyan, yang juga Ketua DPRD DKI, sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri, sidang pengunduran diri pejabat pemimpin daerah harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 75 persen dari jumlah anggota DPRD. Sementara jumlah anggota yang hadir dalam sidang kemarin hanya 48 orang dari total 94 anggota DPRD. Sebagian besar anggota yang tidak hadir berasal dari Fraksi Demokrat.

Keputusan Ferrial untuk tidak meneruskan sidang itu membuat para anggota DPRD melontarkan sejumlah interupsi. Intinya, mereka tetap ingin mendengarkan secara langsung keputusan mundur Prijanto. Apalagi, sidang paripurna ini sudah ditunda dua kali karena Prijanto menderita radang tenggorokan.

Prya Ramadhani, anggota Fraksi Golkar, mengatakan, sidang paripurna ini tidak akan berlangsung sampai kapan pun apabila tidak ada komitmen dari Fraksi Demokrat untuk hadir.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Aliman A’at mengatakan, anggota Fraksi Demokrat tidak akan hadir pada rapat paripurna pengunduran diri Prijanto karena Fraksi Demokrat tidak menerima keputusan pengunduran diri Prijanto.

”Kami menolak pengunduran diri Prijanto dari jabatan sebagai Wakil Gubernur DKI. Prijanto harus tetap memegang jabatan itu hingga akhir masa baktinya,” kata Aliman.

Mengenai penolakan itu, Partai Demokrat beralasan, mereka merupakan partai terbesar yang mengusulkan dan memilih Prijanto sebagai wakil gubernur berpasangan dengan Fauzi Bowo sebagai gubernur pada pemilu kepala daerah tahun 2007.

Partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD DKI itu juga menggarisbawahi sumpah dan janji Prijanto saat dilantik sebagai wakil gubernur, yakni bersedia mengemban tugas dan amanah selama menjabat pada periode 2007- 2012.

”Kami berharap beliau tidak melepaskan tanggung jawab terhadap masyarakat DKI dan tetap mengemban tugas yang diamanahkan hingga akhir,” ujar Aliman.

Dalam bukunya, Prijanto mengatakan, banyak hal yang membuatnya tidak bisa menjalankan amanah masyarakat dengan baik. Dia mengungkapkan, ada banyak kejadian yang membuatnya semakin yakin bahwa dirinya tidak bisa produktif karena selalu bertentangan dengan pendapat Gubernur.

Peristiwa-peristiwa itu berkaitan dengan tiga hal, yakni penegakan hukum, pengelolaan keuangan, dan etika birokrasi.

Dalam bukunya, Prijanto menuliskan telah beberapa kali memberikan saran dan masukan. Namun, saran itu tidak dipakai dan tidak diindahkan Gubernur sejak awal kerja sama. ”Tidak ada maksud saya untuk menonjolkan diri. Semuanya atas nama Gubernur, bukan saya, tetapi saya malah dilarang bicara,” kata Prijanto.

Fauzi Bowo belum memberikan komentar mengenai isi buku tersebut saat dihubungi melalui Blackberry Messenger. Sebelumnya, kepada pimpinan DPRD, Fauzi menyatakan siap untuk menyelesaikan tugas hingga akhir masa jabatan tanpa wakil. (ARN)