Jika Antonio Citterio Tahu Karyanya Jadi Kontroversi
KOMPAS.com - Pramujual muda berwajah menarik di sebuah toko furnitur di kawasan Kemang Raya, Jakarta Selatan, bernama Gina, dengan antusias memamerkan kepada ”Kompas” empat model kursi eksekutif bermerek Vitra yang diimpor dari Jerman, Selasa (24/1) sore. Salah satunya dari jenis itu kini jadi pembicaraan karena dipesan untuk ruang rapat baru Badan Anggaran DPR.
”Kami memiliki empat model kursi ID Chair Concept. Yang ini ID Mesh, harganya Rp 9 juta. Ini ID Soft, Rp 7 juta. Kalau yang ini ID Trim, Rp 14 juta. Nah, ini yang ID Trim L harganya Rp 18 juta. Ini yang lagi ramai di Banggar (Badan Anggaran) DPR,” ujar Gina sambil menunjuk kursi bersandaran tinggi dengan bantalan di bagian kepala.
”Kalau yang dipesan Banggar bahannya diganti leather (kulit) warna hitam. Harganya naik jadi Rp 28 juta. Namun, karena belinya banyak, dapat potongan jadi Rp 24 juta per unit,” tutur Gina.
”Beberapa orang dari DPR duduk-duduk mencoba Vitra ID Trim L ini waktu datang bersama konsultannya,” cerita Gina lagi.
Gina meyakinkan keunggulan Vitra ID Chair Concept, di antaranya mesin mekanis di bawah kursi. Mesin itu membuat posisi kursi dan sandaran bergerak mengikuti gerakan tubuh. Belum lagi jaminan pascajual selama 15 tahun.
”Kursi ini sangat cocok bagi anggota Banggar. Mereka, pejabat negara. Sayang sekarang lagi dipersoalkan,” ungkap Gina.
Vitra ID Chair Concept adalah rancangan Antonio Citterio, arsitek dan perancang kursi perkantoran kelahiran Meda, Italia, 1950. Ia belajar arsitektur di Milan Polytechnic dan sejak 1972 menjadi perancang dan konsultan industri desain.
Di Indonesia, model Vitra ID Chair Concept dipasok PT Kerindo Selbytra Nugraha, perusahaan yang salah seorang pemiliknya adalah Selbytra Nugraha. Hingga kini, Selbytra sulit dihubungi.
Selain Vitra ID Trim L, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR juga memesan 36 kursi model MedaBuddy. Kursi seharga Rp 4,2 juta untuk pegawai Banggar itu rancangan Alberto Meda.
Total dana yang dihabiskan Setjen DPR untuk ruang rapat baru Banggar Rp 20,3 miliar. Dari jumlah itu, Rp 565,5 juta dipegang konsultan perencana PT Gubah Laras, Rp 234,39 juta untuk konsultan pengawas PT Jagat Rona Semesta, dan Rp 19,995 miliar diambil PT Pembangunan Perumahan Tbk sebagai pelaksana proyek.
Saling tuding
Gina tak tahu Badan Kehormatan (BK) DPR memutuskan menukar Vitra ID Trim L dengan kursi produksi dalam negeri setelah proyek ruang rapat Banggar itu mendapat kecaman pedas publik.
”Kami merekomendasi Sekjen DPR mengganti perabotan mewah dan impor yang dipakai untuk ruang Banggar,” ujar Ketua BK DPR Muhammad Prakosa seusai memanggil PT Gubah Laras, Selasa (24/1) di ruang BK DPR, Senayan.
Prakosa tak merinci nasib Vitra ID Trim L yang telanjur dibeli. Soal pelanggaran kode etik, menurut hemat Prakosa, BK masih mengumpulkan keterangan saksi dan bukti. Namun, ia menyebutkan, Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Setjen DPR Sumirat bertanggung jawab. ”Dia membuat koordinasi untuk memilih spesifikasi ruangan,” tutur Prakosa.
Bambang, yang mewakili PT Gubah Laras, mengaku, satuan harga yang ditawarkan sebenarnya wajar. ”Momentumnya saja yang tak tepat,” ujar Bambang kepada Kompas di tempat parkir Gedung Nusantara II, DPR, Selasa.
Ketua Banggar DPR Melchias Markus Mekeng tetap berkukuh tak tahu-menahu soal pembuatan ruang rapat. ”Kami tak tahu soal spesifikasi ruangan. Kami hanya minta karpet diganti dan pencahayaan diperbaiki agar ruangan layak,” ujar Mekeng berkelit.
Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Pius Lustrilanang juga menolak bertanggung jawab soal alokasi anggaran. ”Saat angka alokasi dari Sekjen DPR masih Rp 24,7 miliar, BURT sempat bertanya. Sumirat menjawab, harga itu sesuai dengan spesifikasi,” kata Pius, saat jumpa pers di DPR.
Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh ogah bicara. Sumirat yang ditanya hanya berkomentar, ”Saya melakukan apa yang disetujui Banggar.”
Saling menyalahkan? Ketua DPR Marzuki Alie membenarkan. ”Praktik pengadaan barang yang kurang baik menyebabkan birokrasi berlindung di balik Dewan. Sebaliknya, anggota DPR juga tak mau disalahkan,” ujar Marzuki, yang tetap mengaku tak tahu detail rencana pembangunan Banggar. ”Daripada saya difitnah, lebih baik saya bawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa,” ujarnya, Jumat lalu.
Antonio Citterio di Milan tentu tak pernah membayangkan karyanya menjadi bulan-bulanan pemberitaan di Indonesia.
(Suhartono)
