Ahmadinejad: Iran Tak Takut Berunding

TEHERAN, KOMPAS.com - Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad pada Kamis (26/1/2012) mengatakan Teheran bersedia berunding dengan negara-negara dunia mengenai program nuklirnya, namun dia tetap mengabaikan dampak dari sanksi-sanksi baru yang diberlakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Republik Islam, yang telah dikenai empat babak sanksi PBB itu membantah keras program nuklirnya bertujuan membuat senjata nuklir seperti yang dituduhkan Barat, dan menegaskan program itu hanya untuk keperluan sipil. "Mereka beralasan bahwa Iran mengelak berunding tetapi itu sama sekali tidak benar," kata pemimpin Iran itu yang dikutip media pemerintah.

Ahmadinejad mengatakan, sebagai orang yang berakal dan memiliki hak, dia tidak akan takut berunding. Ia menanggapi secara tegas komentar-komentar para pejabat Barat yang mendesak republik Islam itu kembali ke perundingan menyangkut program nuklinya yang kontroversial itu.

Babak terakhir perundingan antara Iran dan negara-negara besar yaitu Inggris, China, Perancis, Jerman, Rusia dan Amerika Serikat diselenggarakan di Turki Januari 2011, tetapi perundingan-perundingan itu gagal.

Pada Selasa (24/1/2012), Ketua kebijakan luar negeri Uni Eropa Catherine Ashton mengatakan: "Sikap Uni Eropa, satu, mengirim pesan tegas kepada pemerintah Iran: bahwa kami ingin kembali ke meja perundingan, mengundang mereka membahas masalah-masalah yang belum tuntas dalam perundingan di Istambul setahun lalu."

Enam negara itu masih menunggu jawaban Iran atas sepucuk surat Ashton yang dikirim Oktober lalu, yang menegaskan bahwa perundingan-perundingan harus dipusatkan pada "masalah penting" soal nuklir Iran, untuk menyingkirkan keraguan.

AS menolak menanggapi pernyataan Ahmadinejad itu. "Sikap kami tetap, bahwa pemerintah Iran harus menaati kewajiban-kewajibannya pada masyarakat internasional," kata juru bicara Gedung Putih Jay Carney kepada wartawan di pesawat kepresidenan.

Di Washington, juru bicara Depertemen Luar Negeri AS Victoria Nuland mengatakan surat itu "tawaran yang sangat khusus bagi perundingan jika Iran bersedia menjelaskan dengan terus terang berkaitan dengan program nuklirnya".

Beberapa pejabat Iran secara terbuka mengatakan bahwa Teheran siap memulai kembali perudingan, tetapi tanpa menyebut secara khusus isi perundingan-perundingan itu, dan belum secara resmi menanggapi surat Ashton. "Iran bersedia berunding yang didasarkan ada saling menghormati," kata Menlu Iran Ali Akbar Salehi, Rabu (25/1/2012).

Ia mengatakan ia akan menyampaikan tanggapan dari perunding penting nuklir Saeed Jalili," mengenai tanggal dan tempat perundingan," kepada sejawat Turkinya Ahmet Davutoglu, yang bertindak sebagai penengah, untuk disampaikan kepada Ashton.

Uni Eropa, Senin (23/1/2012), memberlakukan satu embargo pada impor minyak Iran sementara Barat meningkatkan tekanan pada negara itu.

Dalam pernyataan yang disiarkan televisi, Ahmadinejad mengenyampingkan dampak dari sanksi-sanksi yang baru diberlakukan itu, dengan mengatakan tindakan itu tidak akan menggangu negaranya. "Perdagangan kita dengan Eropa pernah mencapai sekitar 90 persen tetapi kini hanya 10 persen dan kita tidak mengusahakan 10 persen ini... Pengalaman menunjukkan bahwa negara Iran tidak akan terganggu," kata Ahmadinejad dalam kunjungan ke Provinsi Kerman.

"Selama 30 tahun belakangan ini, AS tidak membeli minyak dari kita. Bank sentral kita tidak punya hubungan dengan Anda," tegas Ahmadinejad.

Media Iran melaporkan bahwa parlemen akan membahas satu rancangan undang-undang pekan depan untuk melarang ekspor minyak ke Eropa setelah keputusan kelompok itu memberlakukan embargo.

Para menlu Uni Eropa menyetujui satu larangan impor minyak dan kontrak-kontrak yang ada dibatalkan sampai pada 1 Juli. Mereka juga membekukan aset-aset bank sentral Iran sementara menjamin perdagangan berdasarkan syarat-sayarat yang ketat.

Blok itu mengimpor sekitar 600.000 barel per hari minyak Iran dalam 10 bulan pertama tahun lalu , menjadikan kelompok itu satu pasar penting disamping China, yang menolak tunduk pada desakan Washington untuk mengurangi pendapatan Iran dari hasil ekspor minyak.