Sudan dan Sudan Selatan Sepakati Perdamaian

ADDIA ABABA, KOMPAS.com - Sebuah perjanjian non-agresi atau kesepakatan untuk tidak saling menyerang telah ditandatangani oleh Sudan dan Sudan Selatan.

Thabo Mbeki, mantan presiden Afrika Selatan, selaku kepala mediasi kedua negara mengatakan kedua belah pihak menyetujui untuk menghormati kedaulatan dan integritas teritorial masing-masing negara.

Sudan Selatan merdeka Juli tahun lalu, tetapi sejak saat itu hubungan kedua negara memburuk dengan sejumlah pertikaian terkait perebutan wilayah perbatasan.

Produksi minyak juga terhenti sementara ditengah-tengah perselisihan terkait pembagian keuntungan.

Sudan Selatan memilih untuk berpisah dari utara tahun lalu, menyusul perjanjian perdamaian tahun 2005 yang mengakhiri puluhan tahun perang sipil yang menyebabkan setidaknya 1,5 juta korban tewas.

Tetapi kedua negara tidak pernah menemui kesepakatan terkait biaya transit yang harus dibayarkan oleh pemerintah Sudan Selatan di Juba untuk memompa minyak melalui pipa dan menggunakan infrastruktur ekspor minyak Sudan.

Sebelum menghentikan produksi, Sudan Selatan menuduh Sudan mencuri minyak senilai 815 juta dollar AS.

Wartawan BBC melaporkan penghentian produksi minyak ini menekan ekonomi kedua negara - 98 persen anggaran Sudan Selatan tergantung dari minyak, sementara Sudan membutuhkan biaya transit guna menutup lubang 36% dalam anggaran akibat pemisahan Sudan Selatan.

Cegah serangan

Kedua negara juga tidak menemui kesamaan terkait garis perbatasan dan saling menuduh mendukung kelompok milisi.

Dalam keterangan pers usai pertemuan pertama dalam pembicaraan baru di ibukota Ethiopia, Addis Ababa, Thabo Mbeki mengaku berhasil mencapai jalan keluar untuk sejumlah masalah tersebut.

Dia mengatakan kedua pihak telah berjanji ''mencegah adanya serangan, termasuk bombardir''.

Sebelumnya, Sekjen PBB Ban Ki-miin juga menyatakan keprihatinannya atas perundingan yang berjalan lambat.

"Waktunya sudah tiba bagi pemimpin kedua negara untuk membuat kompromi penting, yang bisa menjamin negara yang damai dan makmur di masa mendatang,'' katanya dalam sebuah pernyataan.

Kesepakatan yang dibuat hari Jumat kemarin ini ditujukan sebagai mekanisme pengawasan bagi kedua pihak untuk mengajukan protes jika perselisihan perbatasan mengemuka.

Negosiasi masih akan berlanjut Sabtu (11/2/2012), dengan agenda utama pembahasan soal minyak.