Pembangunan

Fauzi Minta Dukungan 5 Wali Kota

Kompas.com - 28/02/2012, 02:22 WIB

jakarta, kompas - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo meminta wali kota di lima wilayah di Jakarta lebih tanggap dalam pembangunan di wilayah masing-masing.

Program pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI harus didukung dan diaplikasikan di wilayah masing-masing. Dengan demikian, pembangunan di Jakarta akan lebih selaras dan mengena hingga ke tingkat masyarakat.

Pernyataan Fauzi ini disampaikan seusai rapat pimpinan dengan kelima wali kota DKI Jakarta berkaitan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang sebentar lagi selesai seiring berakhirnya masa jabatan Gubernur periode 2007-2012.

Fauzi menegaskan, selama ini masih ada penafsiran bahwa pekerjaan yang dilakukan provinsi tidak perlu didukung pelaksanaan programnya di daerah.

”Wali kota harus berkomitmen untuk melaksanakan program pemerintah dan jangan menafsirkan program itu berbeda-beda. Sinkronisasi program juga agar dilakukan dengan baik,” kata Fauzi di Balaikota DKI Jakarta, Senin (27/2).

Belum terlibat 100 persen

Ia berpandangan, hingga saat ini, banyak wali kota belum terlibat 100 persen dalam program. Ia mencontohkan, banyak jalan penghubung hilang atau belum tersambung. Padahal, jika jalan penghubung terselesaikan, hal itu bisa memperlancar arus lalu lintas di lingkungan tersebut.

”Contohnya, dari Hotel Shangri-La menuju Jalan Mas Mansyur, belok ke kiri, yang menyempit. Itu simpul-simpul sederhana, namun jika dikoordinasikan dengan baik akan memperlancar lalu lintas. Hal-hal seperti ini bukan baru. Wali kota sudah berganti-ganti tapi ini tidak terselesaikan,” lanjutnya.

Salah satu jalan penghubung yang hilang tetapi akhirnya tersambung adalah di belakang Kedutaan Besar Malaysia. Saat ini, jalan itu sudah bisa dibuka sehingga bisa menjadi akses bagi kendaraan menuju Jalan HR Rasuna Said dari arah Casablanca. Jalan ini sekarang juga sangat terasa manfaatnya karena telah mengurangi kepadatan lalu lintas.

Terkendala kewenangan

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono menyatakan, kelima wali kota pasti mendukung program Pemerintah Provinsi DKI. Namun, sering kali wali kota terkendala masalah kewenangan dan kondisi di lapangan.

”Soal pembebasan lahan, misalnya, sering kali tanah itu adalah tanah sengketa sehingga tidak mudah untuk dibebaskan,” kata Bambang.

Data Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, jalan penghubung yang ditargetkan direalisasikan pada 2012 di antaranya Jalan Joglo Raya, Jalan Denpasar Utara-RS Aini-Setiabudi Utara, Jalan Kuningan Madya-Halimun, dan jalan tembus Akri-Garnisun.

Yang lain adalah jalan tembus sejajar rel Semanan, Jalan Mas Mansyur-Kendal-Latuharhari-Tambak, dan jalan tembus Sentra Primer Timur-Jalan Karet Radjiman. (ARN)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau