Duh...Sekarang Giliran Keramik China!

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertumbuhan pasar keramik yang mencapai 15% sampai 20% per tahun tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Selain kendala pasokan gas, keramik lokal juga harus bersaing dengan produk impor yang berharga murah.

Elisa Sinaga, Sekretaris Jenderal Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mengatakan, tahun ini diperkirakan total penjualan keramik lokal tidak jauh berbeda dengan capaian 2011, sebesar Rp 19 triliun. Dari total penjualan tersebut, sebanyak Rp 15 triliun adalah pasar domestik dan ekspor Rp 4 triliun.

"Pasar keramik dalam negeri stagnan," katanya, Senin (27/2/2012) kemarin.

Menurut dia, penjualan pasar keramik yang stagnan disebabkan kendala pasokan gas. Apalagi Perusahaan Gas Negara (PGN) tidak kunjung meningkatkan pasokannya. Akibatnya, pasar keramik domestik yang besar tidak bisa dipenuhi industri keramik lokal, sehingga banyak pemain China masuk.

Masuknya keramik China membuat produsen lokal tidak bisa menaikkan harga jual. Pertumbuhan pasar keramik Indonesia yang mencapai 15%-20% pada tahun ini hanya akan bisa dimanfaatkan dengan baik jika pemerintah menambah pasokan gas ke industri. Tidak adanya pasokan gas membuat produksi keramik terkendala.

Aksi penyeludupan

Saat ini, menurut Elisa, rata-rata kontrak industri keramik dengan PGN sebesar 800.000 milion metric standard cubic feet per day (mmscfd) per tahun. Kontrak itu lebih kecil dari kebutuhan industri keramik yang mencapai 1,2 juta mmscfd per tahun. Dengan pasokan gas yang kecil, banyak pabrik keramik yang tidak bisa menggunakan kapasitas terpasang atau utilitas pabrik 100%.

"Banyak pengusaha yang telah membeli mesin baru tapi tidak bisa dipakai karena pasokan gas minim," katanya.

Oleh karena itu, Elisa menuntut agar pasokan gas ke industri keramik ditingkatkan. Tambahan pasokan bisa terwujud.

"Asalkan pemerintah mau menekan pelaku industri energi khususnya gas," ujarnya.

Karena tertekan kendala gas, industri keramik lokal tidak bisa bersaing dengan keramik impor. Terkait impor keramik, Elisa menuding, tidak hanya dilakukan dengan legal namun juga ilegal. Banyaknya pelabuhan di Indonesia membuat pengawasan barang selundupan lebih sulit. Untuk menekannya, dia meminta pemerintah mengeluarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib untuk produk keramik. Sebab, saat ini, SNI keramik yang diterapkan masih bersifat sukarela.

Sebelumnya, keluhan yang sama juga diungkapkan oleh Hendrata Atmoko, Presiden Direktur PT Asri Pancawarna (Indogress). Akibat kurangnya pasokan gas, pada 2011 lalu, Indogress hanya mampu memakai 75% dari kapasitas terpasang pabrik yang sebesar 500.000 per m3.

Untuk meningkatkan utilisasi pabrik, Indogress membutuhkan pasokan gas sebesar 1,8 juta mmscfd dari yang pasokan gas yang didapatkan perusahaan saat ini sebesar 1,6 juta mmscfd. Jika kebutuhan gas bisa terpenuhi maksimal, produksi juga akan meningkat.

Peningkatan tersebut, menurut Hendrata, seiring dengan permintaan keramik di pasar dalam negeri yang terus tumbuh lantaran terdorong pasar properti. Dengan pertumbuhan itu, peluang meningkatkan penjualan juga naik walau harus bersaing dengan produk keramik impor. (Arif Wicaksono)