Pengembangan KSISS untuk Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com — Fenomena kemacetan dan antrean kendaraan yang berkilo-kilometer untuk bisa melintasi Selat Sunda tak akan terjadi lagi jika pembangunan jembatan Selat Sunda dapat segera direalisasikan dan dioperasikan.

Bahkan, pembangunan jembatan itu akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi serta percepatan pembangunan di kawasan sekitar Selat Sunda, terutama Provinsi Banten dan Jawa bagian selatan serta Provinsi Lampung dan kawasan Sumatera.

Sebab, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011, kawasan Selat Sunda akan menjadi kesatuan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS), bukan sekadar pembangunan jembatan.

Menurut Wakil Presiden Direktur Artha Graha Network Wisnu Tjandra dan Direktur PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) Agung R Prabowo, di Jakarta, Senin (5/3/2012), jembatan Selat Sunda sepanjang 29 kilometer hanya menjadi bagian dari pengembangan KSISS.

”Jembatan Selat Sunda hanya bagian dari pengembangan kawasan strategis. KSISS adalah bundled investment dan bukan proyek pembangunan jembatan,” kata Wisnu.

Menurut Wisnu, gagasan pembangunan sarana penghubung di Selat Sunda sudah dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960-an. Tahun 1986 Presiden Soeharto pun pernah menugaskan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) BJ Habibie mengkaji gagasan proyek hubungan langsung Bali-Jawa-Sumatera (Trinusa Bimasakti).

Namun, baru tahun 2004 Prof Dr Wiratman Wangsadinata, ahli beton yang ditugaskan Kepala BPPT, sepakat dengan Artha Graha Network untuk bersama-sama merealisasikan rencana pembangunan jembatan Selat Sunda. Tahun 2007 Pemerintah Provinsi Banten dan Lampung serta Artha Graha Network membentuk PT Bangungraha Sejahtera Mulia yang kemudian berkembang menjadi PT GBLS.

Namun, lanjut Wisnu, dengan menjadi kawasan strategis dan pengembangan, bukan berarti proyek KSISS akan ditangani Artha Graha Network. Pemerintah sudah membentuk dewan pengarah yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian dan badan pelaksana yang dipimpin Menteri Pekerjaan Umum.

Namun, struktur badan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan persiapan pembangunan KSISS sampai saat ini belum terbentuk. PT GBLS menjadi pemrakarsa proyek saja. ”Pelaksana proyeknya, ya tergantung pemenang tender,” katanya lagi.

Agung menambahkan, kawasan Selat Sunda perlu dikembangkan menjadi kawasan strategis karena biaya pembangunan jembatan Selat Sunda sebesar Rp 100 triliun tak mungkin dikembalikan kalau hanya mengandalkan pendapatan dari biaya tol melewati jembatan.

”Sampai 60 tahun, hanya 30 persen biaya yang bisa dikembalikan. Karena itu harus ditopang dengan pengembangan kawasan,” jelasnya.