Pemilihan gubernur dki

PNS Diminta Aktif Sosialisasikan Pilkada

Kompas.com - 06/03/2012, 03:02 WIB

Jakarta, Kompas - Sejumlah warga di Jakarta Utara mengaku belum mengetahui tanggal pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta. Spanduk sosialisasi Pilkada DKI Jakarta juga belum tampak terpasang di lingkungan tempat tinggal warga.

Agus (45), warga Koja, Senin (5/3), mengaku baru tahu lewat televisi bahwa pilkada akan berlangsung bulan Juli. Namun, terkait jadwal pendaftaran pemilihan, verifikasi data pemilih, hingga tanggal pemungutan suara, dia mengaku tidak mengetahuinya.

Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono mengatakan, sebagian besar warga di Jakarta Utara memang masih belum mengetahui jadwal pelaksanaan pilkada. ”Warga memang masih belum tahu kapan mulai dilakukan pendaftaran, kapan mulai verifikasi daftar pemilih tetap, sampai tanggal pemilihan itu kapan. Termasuk juga siapa yang boleh memilih,” ujarnya.

Untuk itu, kata Bambang, pihaknya telah menginstruksikan setiap pejabat pegawai negeri sipil (PNS) di unit kerja masing- masing agar menyisipkan program sosialisasi pilkada dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di masyarakat. Suku dinas kebersihan, contohnya, dapat menyisipkan sosialisasi pilkada dalam kegiatannya melaksanakan kebersihan di lingkungan warga.

Dengan demikian, tidak perlu lagi ada anggaran tambahan untuk sosialisasi pilkada. ”Yang terpenting, mendorong warga untuk menggunakan hak pilihnya dalam pilkada nanti,” katanya.

Terkait hak pilih warga di daerah abu-abu, Bambang mengatakan, itu sangat bergantung pada kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP). Warga yang tinggal di area abu-abu tidak akan dilengkapi RT dan RW sehingga tidak bisa membuat KTP.

”Tetapi kan tidak sedikit warga yang berada di grey area punya KTP dengan alamat di RT atau kelurahan tetangga. Mereka tetap punya hak pilihnya dalam pilkada,” lanjutnya.

Sebaliknya, pada pemilu presiden, menurut Bambang, semua warga di area abu-abu turut didata sebagai pemilih karena pemilu presiden menjaring suara seluruh warga negara Indonesia. Perhitungan itu diambil dari data Badan Pusat Statistik (BPS).

”Dari data BPS tercatat warga Jakarta Utara sebanyak 1,6 juta jiwa. Tetapi, warga yang memiliki KTP di Jakarta Utara hanya 1,4 juta jiwa. Jadi, ada sekitar 200.000 jiwa yang tidak punya KTP,” ujar Bambang.

Mulai sosialisasi

Komisi Pemilihan Umum Jakarta Barat mulai menyosialisasi pemilihan gubernur DKI Jakarta pada 11 Juli. Kegiatan itu dilakukan dengan membagikan stiker kepada warga dan pemasangan spanduk-spanduk di perempatan Grogol sekitar Mal Ciputra dan Kampus Universitas Trisakti, Senin.

”Stiker dan spanduk ini untuk mengingatkan warga tentang pemilihan gubernur pada 11 Juli nanti,” kata Sekretaris KPU Jakarta Barat Rudi Ichwan.

Saat ini, KPU Jakarta Barat mengadakan bimbingan teknis bagi petugas pemutakhiran data pemilih di setiap kelurahan. Pekan depan, petugas akan mulai berkeliling dari pintu ke pintu untuk mendata pemilih potensial dan memutakhirkan data pemilih.

Data pemilih sementara Jakarta Barat sebanyak 1.686.297 orang. Pemilih tersebar di 56 kelurahan dan di 8 kecamatan, yaitu Taman Sari, Tambora, Grogol Petamburan, Palmerah, Kembangan, Kebon Jeruk, Cengkareng, dan Kalideres. (FRO/MDN)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau