Golkar, PPP, dan PDS Deklarasikan Alex-Nono

Kompas.com - 09/03/2012, 02:57 WIB

Jakarta, Kompas - Partai Golongan Karya akhirnya mendeklarasikan pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2012-2017. Golkar berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Damai Sejahtera.

Pengajuan pasangan ini diumumkan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie bersama Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan Ketua Umum Partai Damai Sejahtera Denny Tewu di Jakarta, Kamis (8/3).

Dengan deklarasi ini, berarti koalisi Golkar, PPP, dan PDS menjadi koalisi pertama yang mengajukan calonnya dalam Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) DKI ini. Kemunculan Nono sebagai calon wakil gubernur cukup mengejutkan karena pada Selasa lalu, Nono mengikuti uji kelayakan untuk menjadi calon gubernur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Sebelumnya, Nono juga kerap mengatakan, sebagai letnan jenderal, dirinya lebih pantas menjadi gubernur dibandingkan dengan wakil gubernur. Mengenai uji kelayakan ini, Nono mengakui telah mengikutinya.

”Namun, dari pengamatan saya, saya menangkap adanya indikasi saya tidak lolos dalam uji kelayakan itu. Lalu, saya lihat Golkar mempunyai visi dan misi yang sama dengan saya. Maka, saya bergabung di sini,” kata Nono yang juga mantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden ini.

Mengenai posisinya sebagai calon wakil gubernur, bukan calon gubernur, Nono menyatakan tidak keberatan. ”Semangat yang saya junjung adalah pengabdian kepada masyarakat. Apa pun, jika untuk rakyat, akan saya lakukan. Bahkan, hanya untuk menjadi ketua RT sekalipun, akan saya lakukan,” katanya.

Isu negatif

Sementara itu, Alex Noerdin dalam kesempatan ini kembali menegaskan semboyannya, yakni menjadikan Jakarta bebas dari kemacetan dan banjir dalam waktu tiga tahun. Apabila janji politik ini tidak terpenuhi, dia akan mundur dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta.

Dia juga membantah isu-isu miring yang muncul begitu dia mencalonkan diri, yakni masalah selingkuh dan korupsi wisma atlet. ”Isu selingkuh itu selalu muncul saat saya mencalonkan diri. Tetapi, ketika saya sudah terpilih, isu itu hilang sendiri,” ujarnya.

Mengenai isu korupsi, Alex juga membantahnya. ”Saya tidak akan berani mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta jika saya korupsi. Saya memang telah dipanggil KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), bukan diperiksa, melainkan sebagai saksi,” katanya menegaskan.

Dia juga menyatakan dirinya sangat terhormat karena dipasangkan dengan Nono Sampono.

”Kedua nama ini, menurut kami, yang paling ideal dan cocok untuk memimpin Jakarta. Kami telah melakukan pertimbangan dan pendekatan dengan banyak pihak, dan yang keluar nama mereka,” kata Ketua Umum Partai Golkar Aburizal.

Menurut Aburizal, kedua calon mempunyai pengalaman yang banyak dan telah membuktikan segudang prestasi dalam pekerjaan mereka. ”Pak Alex sudah dua kali menjabat sebagai bupati dan saat ini menjadi Gubernur Sumatera Selatan,” ujarnya.

Sementara Nono yang berpangkat letnan jenderal marinir juga dianggap akan membuat DKI Jakarta menjadi kota yang aman bagi semua warganya.

Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengatakan, Jakarta mempunyai persoalan yang sangat pelik sehingga membutuhkan pemimpin yang bisa membawa pembaruan. ”Pasangan ini mempunyai konsep dasar yang jelas dan terukur. Target waktunya juga jelas.”

Ketua Umum PDS Denny Tewu menyatakan, sejak pertama kali dikenalkan dengan Alex, dirinya sudah merasa cocok. ”Yang mengenalkan itu Ketua DPD PDS Sumatera Selatan. Saya langsung merasa cocok. Sedangkan dengan Pak Nono, kami memang sudah lama dekat,” kata Denny.

Iklim kondusif

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke) yang hadir dalam Deklarasi Pemuda Jakarta di Youth Center, Jalan Otto Iskandar Dinata, Jakarta Timur, tidak bersedia menjawab perihal pencalonan dirinya dari Partai Demokrat.

Dia juga terkesan membantah adanya indikasi perbedaan pendapat dalam Partai Demokrat. Namun, Foke menegaskan, Jakarta memerlukan pemimpin yang mampu menciptakan situasi kondusif sekaligus menjamin warga sejahtera.

Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo seusai rapat DPP soal Pilkada DKI yang dipimpin Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di Lenteng Agung mengatakan peluang besar Joko Widodo sebagai calon gubernur dari PDI-P, selain mempertimbangkan nama Fauzi Bowo.

Joko Widodo atau biasa disapa Jokowi yang berpengalaman sebagai Wali Kota Solo mempunyai prestasi dan nasionalisme yang tidak diragukan serta kebijakan sebagai kepala daerah prorakyat kecil. Dia juga dikenal sebagai kader partai yang teruji.

Kader struktur partai di DKI pun menghendaki PDI-P mengusung kader partai sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. ”Tinggal kita koordinasikan dengan partai koalisi,” ucap Tjahjo.

PDI-P juga mempertimbangkan Fauzi karena pernah didukung pada pilkada lima tahun lalu. ”Kita tunggu tanggal mainnya,” ucapnya.

Soal Nono yang berduet dengan Alex, Tjahjo mengatakan hal itu sebagai koalisi Partai Golkar dan Nono. ”Silakan saja kalau memang Saudara Nono Sampono mau jadi wagub (wakil gubernur) DKI koalisasi Golkar,” ujarnya ketika dihubungi semalam.

(nwo/bro/sut/arn)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau