Gaza City, Sabtu
Wartawan menyebutkan, serangan udara Israel ke wilayah Palestina itu merupakan salah satu pelanggaran terburuk di sepanjang perbatasan Gaza dalam beberapa bulan terakhir.
Serangan udara Israel itu dilancarkan setelah kelompok perlawanan Palestina menembakkan setidaknya 90 roket dan mortir ke wilayah selatan Israel sejak Jumat pagi yang melukai sedikitnya empat orang dan satu di antaranya luka parah. Serangan besar-besaran Israel itu berlangsung hari Jumat, tetapi salah seorang pemimpin gerakan perlawanan Palestina terbunuh di dalam mobilnya dalam serangan hari Sabtu.
Saksi mata menyebutkan, raungan suara mesin pesawat tempur Israel terdengar di dekat Gaza City sebelum mobil yang ditumpangi Zohair al-Qaisi terkena tembakan dan terbakar. Juru bicara militer Israel mengatakan, Qaisi berada di balik serangkaian tembakan dan serangan bom di dekat perbatasan Israel dengan Mesir tahun lalu. Dalam serangan tersebut, 8 warga Israel, 10 penyerang, dan 5 warga Mesir terbunuh.
Juru bicara Kelompok Perlawanan Rakyat di Gaza mengancam akan mengadakan pembalasan terhadap Israel atas rangkaian serangan udara Israel itu. ”Kami akan melakukan tindakan apa saja yang dimungkinkan untuk membalas kejahatan yang tercela itu,” kata Abu Attiya, juru bicara Kelompok Perlawanan Rakyat.
Ribuan orang yang berkabung atas tewasnya warga Palestina itu menyanyikan lagu-lagu yang berisi seruan untuk membalas tindakan Israel sambil melepaskan tembakan senjata otomatis ke udara, Sabtu.
Sekitar 1.000 orang mengambil bagian dalam upacara pemakaman Zohair al-Qaisi di Rafah di bagian selatan Gaza.
Kepala Kelompok Perlawanan Rakyat sebelumnya, Kamal al-Nairab, dan kepala militernya juga terbunuh dalam serangan udara yang sama tahun lalu.
Serangan udara Israel serta serangan roket dan mortir Palestina itu terjadi menjelang pertemuan kuartet Timur Tengah di Kantor Pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat.
Para pejabat tinggi Amerika Serikat, Rusia, PBB, dan Uni Eropa, Senin, akan bertemu untuk membahas upaya-upaya mengakhiri konflik Israel dan Palestina yang mengalami jalan buntu. Pertemuan itu akan menjadi pertemuan pertama dalam enam bulan terakhir.
Menurut rencana, Menteri Luar Negeri (Menlu) Hillary Clinton, Menlu Rusia Sergei Lavrov, dan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon akan menghadiri pertemuan yang diadakan di kantor pusat PBB. Sementara Kepala Urusan Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton dan Utusan Kuartet Tony Blair akan berpartisipasi melalui link video.
Hillary Clinton, Sergei Lavrov, dan Ban Ki-moon akan bergabung dalam sidang Dewan Keamanan PBB yang akan membahas tentang Musim Semi Arab.
Perundingan antara Israel dan Palestina telah dibekukan sejak September 2010 dan konflik yang telah berumur beberapa dekade itu telah tertutup oleh pemberontakan yang berlangsung di negara tetangganya, Suriah. Upaya kuartet untuk menghidupkan kembali perundingan di antara kedua musuh bebuyutan itu tidak membawa hasil.
Kemarahan Palestina atas pembangunan permukiman Israel di wilayah pendudukan menjadikan Palestina mencoba untuk membawa tuntutan mereka akan suatu negara yang merdeka ke tingkat yang lebih tinggi, misalnya ke PBB.
Dalam Sidang Majelis Umum PBB, September lalu, Presiden Palestina Mahmud Abbas mengajukan permohonan untuk menjadi anggota penuh PBB. Namun, Amerika Serikat mengancam akan memveto rekomendasi Dewan Keamanan yang mengarah kepada keanggotaan penuh Palestina di PBB seperti yang diinginkan Mahmud Abbas.
Amerika Serikat dan Israel mengatakan, hanya perundingan langsung antara Isreal dan Palestina yang akan mewujudkan Palestina sebagai negara baru.
Ketika Abbas mengajukan permohonannya di PBB, negara-negara kuartet mengeluarkan inisiatif baru untuk mendesak kedua pihak yang berkonflik kembali ke perundingan serta menetapkan jadwal bagi Israel dan Palestina untuk membuat usulan tentang perbatasan dan keamanan bagi negara baru Palestina.
Namun, kontak-kontak awal di Jordania, Januari lalu, gagal mencapai kesepakatan baru bagi diadakannya perundingan langsung.
Walaupun keanggotaan penuh Palestina ditolak di PBB, Palestina sudah mendapatkan keanggotaan di UNESCO, yang merupakan salah satu badan PBB, dan Palestina mengatakan, mereka dapat mencari tempat di badan-badan internasional lain.