Pesta demokrasi

Hadapi Pemilu 2014, Parpol Dekati Rakyat

Kompas.com - 19/03/2012, 05:54 WIB

Jakarta, Kompas - Menghadapi Pemilihan Umum 2014, sejumlah partai politik telah melakukan persiapan, antara lain konsolidasi organisasi dan pengurus partai, mulai dari tingkat atas sampai paling bawah, serta mendekati rakyat sampai ke desa-desa. Hasil pemilu legislatif akan menentukan pertarungan dalam Pemilu Presiden 2014.

Achmad Basarah, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menegaskan, menyelesaikan konsolidasi internal menjadi agenda utama partainya pada 2012. Pembentukan kepengurusan hingga tingkat ranting dan anak ranting ditargetkan selesai tahun ini.

Sebagai bagian dari konsolidasi internal, tahun ini Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri akan berkunjung ke 33 provinsi untuk menemui kadernya. Kunjungan ini, antara lain, dilakukan pada Jumat (16/3) ke Nusa Tenggara Timur dan dilanjutkan keesokan harinya ke Nusa Tenggara Barat.

Dalam pidato selama lebih dari satu jam dan di hadapan lebih dari 1.000 kader di NTT dan NTB, Megawati menekankan pentingnya konsolidasi dan sosialisasi sejumlah kebijakan partai. Kebijakan itu, misalnya, melarang kader PDI-P yang menjadi Ketua DPRD untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah, kecuali jika partai menugaskan. Megawati juga menekankan kepada kader untuk hati-hati agar tidak terjerat korupsi.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengarahkan agar partai itu kembali kepada jati dirinya sebagai partai pembangunan, partai kekaryaan. Maka, partai itu membuat berbagai program yang dinilai menyentuh langsung masyarakat desa, seperti pelatihan pengusaha kecil di desa, pelatihan kader teritorial desa, dan pelatihan 2.500 fungsionaris dewan pimpinan pusat yang akan diterjunkan ke desa-desa.

Idrus mengatakan, pelatihan kader teritorial sudah 60 persen rampung. ”Tahun ini, pelatihan itu diharapkan rampung 100 persen atau meliputi semua desa di Indonesia,” tuturnya, Minggu, di Jakarta.

Pada akhir bulan ini, Aburizal juga akan melepas secara resmi 2.500 fungsionaris yang sudah menjalani pelatihan khusus untuk terjun ke desa. ”Jika setiap fungsionaris itu menggelar tiga kegiatan saja di desa-desa, berarti ada 7.500 kegiatan. Ini memberi pengaruh besar,” ujar Idrus.

Idrus percaya pada akhir tahun ini elektabilitas Partai Golkar akan meningkat hingga 40 persen.

Keberhasilan pemerintah

Hal agak berbeda disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terkait upaya partai itu agar dapat unggul pada 2014. ”Keberhasilan pemerintahan Presiden SBY dan kesuksesan melakukan pelembagaan partai merupakan dua kunci pokok bagi Partai Demokrat untuk menuju keberhasilan pada Pemilu 2014,” ucapnya.

Seperti halnya Golkar, Demokrat juga berupaya memperbanyak kegiatan yang bermanfaat langsung bagi rakyat dan pembinaan konstituen di daerah pemilihan oleh anggota DPR dan DPRD.

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Hanif Dhakiri menuturkan, pihaknya tetap menjadikan para kiai sebagai suluh, simbol, dan penjaga tradisi partai. ”Di saat yang sama, kami juga berusaha menyapa langsung warga NU, antara lain dengan merevitalisasi forum warga NU, seperti yasinan, agar juga menjadi basis pengembangan ekonomi kreatif,” papar Hanif.

Fadli Zon selaku Wakil Ketua Umum Partai Gerindra mengatakan, saat ini agenda utama partai dalam rangka persiapan Pemilu 2014 masih dalam tahap pembenahan organisasi secara internal. Realitasnya, banyak perangkat partai, mulai dari tingkat daerah sampai anak ranting, belum beres dan siap. Oleh karena itu, Gerindra meletakkan hal ini sebagai prioritas kerja partai untuk saat ini.

Keluar dari pembenahan organisasi secara internal, pendekatan ke target-target kelompok kepentingan, seperti petani dan nelayan, menjadi agenda berikutnya yang berjalan paralel. Masukan lewat jajak pendapat politik tentu menjadi salah satu parameter yang diperhatikan Gerindra, tetapi hal itu tidak menjadi yang utama. ”Tetap penting sebagai indikator,” kata Fadli.

Sekretaris Dewan Pakar Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Yani mengatakan, semua pengurus PPP dan anggota DPR dari PPP selalu rutin turun ke ”bawah” bertemu konstituen untuk mendengarkan persoalan masyarakat, seperti penegakan hukum, kasus perampasan tanah/konflik agraria, tenaga kerja, kekerasan dalam rumah tangga, juga soal infrastruktur, seperti jalan dan sekolah rusak.

Menurut Ahmad Yani, akan lebih baik jika masyarakat diberikan pendidikan politik, bagaimana menyampaikan pendapat, bagaimana mengajukan protes. ”Itu yang harus diajarkan karena ini adalah bagian dari pendidikan politik kepada anggota partai (internal) dan masyarakat (eksternal),” kata Ahmad Yani.

(EDN/NWO/DIK/LOK/ATO)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau